Politisi PDIP, Ganjar Pranowo, Tolak Bergabung dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran

catatanfakta.com - Politisi senior PDIP, Ganjar Pranowo, telah menyatakan dirinya sebagai oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan datang pada Pemilu 2024.

Pernyataan ini disampaikan pada acara halal bihalal Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Jakarta Pusat pada Senin, 6 Mei 2021.

Meskipun Ganjar menegaskan bahwa ia tidak akan bergabung dengan pemerintahan, ia juga mengatakan bahwa ia sangat menghormati pemerintahan tersebut.

Baca Juga: Kontestasi Pilpres 2024: Ganjar-Mahfud Tidak Hadir pada Penetapan Presiden dan Wakil Presiden

Ganjar, yang sebelumnya merupakan eks calon presiden nomor urut 3 pada Pemilu 2019, menjelaskan bahwa pengawasan terhadap pemerintah harus dilakukan dengan cara yang benar dan meyakini bahwa jalur legislatif atau parlemen adalah cara terbaik untuk melakukan pengawasan.

"Cara berpolitik Indonesia harus mulai naik kelas dengan tidak saling mencibir. Sehingga moralitas politiknya ada, cara berpolitik yang benar musti naik kelas, dan semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir.

Karena mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas, apa itu? Jalur parlemen. Itulah cara yang paling bagus. Kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol," ungkap Ganjar Pranowo.

Baca Juga: MK Tolak Gugatan Tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD Menjadi Sorotan Media Asing.

Konsepnya sebagai oposisi sejalan dengan arah sikap partainya, PDIP. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, memang telah mengeluarkan beberapa pernyataan yang menunjukkan dukungan terhadap partainya di luar pemerintahan.

Namun, sampai saat ini, PDIP belum mengumumkan secara resmi mengenai posisi partainya.

Dalam Rakernas V, DPP PDIP akan membahas strategi partai selama lima tahun ke depan, termasuk sikap partainya dalam Pemilu 2024.

Baca Juga: Pasangan Ganjar-Mahfud Terima Putusan MK yang Menolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024

Beberapa kalangan memperkirakan bahwa PDIP akan memilih untuk berada di luar pemerintahan, mengingat banyak partai politik telah mendeklarasikan diri sebagai koalisi pemerintah.

Keputusan Ganjar sebagai oposisi juga terkait situasi politik yang terus bergerak, di mana banyak pihak memiliki sikap positif terhadap ketua umum partai politik yang juga merangkap jabatan di pemerintahan.