Dissenting Opinion Hakim MK Membuka Pemikiran Secara Jernih dalam Penegakan Hukum di Indonesia

catatanfakta.com - Perkembangan hukum di Indonesia terus berlanjut dengan putusan sengketa PILPRES 2024 yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 April 2024.

Dalam putusannya, tiga dari delapan hakim MK membaca pendapat berbeda atau Dissenting Opinion yang berbeda dengan putusan mayoritas hakim lainnya.

Ketiga hakim yang membaca pendapat berbeda adalah Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Kepada publik dan media, mereka mengemukakan argumen yang berbeda dengan anggota lainnya yang menolak semua gugatan sengketa PILPRES 2024.

Baca Juga: Sistem Demokrasi Indonesia Berjalan dengan Independen, MK Menolak Sengketa Anies-Muhaimin

Dissenting Opinion ini mencerminkan pandangan yang berbeda mengenai putusan MK, dan mengajak masyarakat untuk berpikir lebih kritis dan meninjau kembali sisi-sisi krusial dalam sengketa PILPRES 2024 sebelum adanya putusan tersebut.

Dengan menjadi bagian dari sejarah hukum yang ada di Indonesia, Mahfud MD, Calon Wakil Presiden nomor urut 3 dalam PILPRES 2024 membatasi risiko dari Dissenting Opinion tersebut.

Dia menganggap bahwa pendapat tersebut adalah gambaran dari berkembangnya proses hukum di Indonesia dan bukan merupakan tindakan subversif yang berasal dari anggota MK. Dia percaya bahwa pendapat berbeda ini membawa pemikiran secara jernih dalam pemeriksaan berbagai kasus hukum yang berbeda di masa depan.

Baca Juga: Pasangan Ganjar-Mahfud Terima Putusan MK yang Menolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024

Mahfud MD juga menggarisbawahi bahwa ada banyak hal yang harus dihargai dalam putusan MK, seperti cara-cara hakim memerged beberapa kasus yang berbeda dalam PILPRES 2024 ke dalam satu keputusan, pengunaan contoh-contoh substansial dalam memperkuat putusan dan juga dukungan semua hakim terutama ketika mempertimbangkan tugas sebagai imparcial perdana dan menjalankan keadilan secara adil.

Dalam putusan tersebut, MK menolak gugatan sengketa hasil PILPRES 2024 yang diajukan Glyar-Mahfud maupun pasangan calon nomor urut 1 Anies-Muhaimin. Namun, perbedaan pendapat dari tiga hakim anggota MK menyatakan bahwa tidak semua hakim menyetujui putusan tersebut.

Meskipun memiliki Dissenting Opinion, cara pandang mereka juga harus dihargai karena merupakan bagian dari peran penting badan yudisial dalam menjaga keadilan dan hukum di Indonesia.

Baca Juga: Anies Baswedan Tidak Berkomentar Banyak Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Pilpres 2024

Sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami pentingnya fungsi MK dan bahwa semua putusan MK dihormati dan diterima. Dissenting Opinion dapat diterima sebagai ilustrasi sisi lain dari batas-batas hukum yang luas, yang sering dimasukkan ke dalam wilayah abu-abu.

Ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum yang ada di Indonesia dan meningkatkan kualitas keputusan hukum yang dihasilkan oleh MK di masa depan.