Budaya Politik di Indonesia: Menerapkan Konsep Almond dan Powell

Catatanfakta.com - Budaya politik merupakan aspek penting dalam memahami dinamika politik suatu negara.

Dalam upaya untuk mengklasifikasikan budaya politik, Gabriel Almond dan G. Bingham Powell mengembangkan sebuah tipologi yang mencakup tiga tipe budaya politik: parokial, subyek, dan partisipan.

1. Budaya Politik Parokial: Dalam budaya politik parokial, masyarakat cenderung memiliki pengetahuan dan partisipasi yang terbatas dalam urusan politik. Mereka lebih fokus pada kepentingan lokal dan keluarga daripada isu-isu politik nasional.

Dalam konteks Indonesia, budaya politik parokial dapat ditemukan di daerah-daerah pedesaan atau perdesaan, terutama pada masa lalu ketika infrastruktur informasi dan komunikasi belum berkembang.

Baca Juga: budaya politik menurut Almond dan Powell

2. Budaya Politik Subyek: Budaya politik subyek ditandai oleh kesadaran masyarakat terhadap institusi politik dan kebijakan pemerintah, namun partisipasi politik mereka umumnya pasif.

Masyarakat memandang diri mereka sebagai subyek kekuasaan politik dan lebih bersifat mengikuti kebijakan pemerintah daripada berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Di Indonesia, budaya politik subyek menjadi dominan pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, di mana pemerintah otoriter dan kontrol ketat terhadap kebebasan politik menghasilkan masyarakat yang lebih patuh ketimbang partisipatif.

Baca Juga: Mendalaminya Budaya Politik Indonesia Menurut Almond dan Powell

3. Budaya Politik Partisipan: Dalam budaya politik partisipan, masyarakat memiliki kesadaran politik yang tinggi dan aktif terlibat dalam proses politik melalui penyelenggaraan pemilihan dan keanggotaan partai politik atau organisasi masyarakat.

Masyarakat di negara-negara dengan budaya politik partisipan cenderung memiliki peran yang lebih aktif dalam menentukan kebijakan publik dan pengambilan keputusan politik.

Di Indonesia, budaya politik partisipan semakin berkembang pasca runtuhnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi pada tahun 1998, yang menciptakan lebih banyak ruang bagi partisipasi politik dan kebebasan sipil.