Resmi Dicopot Presiden Prabowo, Ini Fakta Lengkap di Balik Pencopotan Budi Arie Setiadi dari Kursi Menteri

Jejak Karier dan Aktivisme Budi Arie

Budi Arie Setiadi lahir di Jakarta pada 20 April 1969. Ia menempuh pendidikan di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Komunikasi, lalu meraih gelar magister Manajemen Pembangunan Sosial di kampus yang sama.

Sejak mahasiswa, Budi dikenal sebagai aktivis. Ia pernah menjabat Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FISIP UI dan Presidium Senat Mahasiswa UI (1994–1995). Pada masa reformasi 1998, Budi ikut mendirikan Keluarga Besar Universitas Indonesia (KBUI) serta harian mahasiswa Bergerak.

Dalam dunia politik, namanya semakin dikenal saat mendirikan organisasi relawan Pro Jokowi (Projo). Ia menjabat sebagai Ketua Umum sejak 2014, menjadikan Projo salah satu mesin politik terbesar pendukung Presiden Joko Widodo.

Selain di politik, Budi juga sempat berkarier sebagai wartawan di Media Indonesia Minggu dan Mingguan Kontan, serta menjadi direktur utama di sejumlah perusahaan swasta.

Baca Juga: Literasi Digital 2025: Cara Ampuh Bedakan Fakta vs Hoaks di Media Sosial

Terseret Isu Judi Online

Nama Budi Arie tidak lepas dari kontroversi. Pada Mei 2025, dalam sidang kasus suap pengamanan situs judi online di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namanya disebut dalam surat dakwaan.

Terdakwa Zulkarnaen Apriliantony, yang dikenal dekat dengan Budi, disebutkan membagi setoran dari situs judi online melalui perantara bernama Alwin.

Meski tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka, penyebutan namanya di pengadilan menambah sorotan publik terhadap integritasnya.

Baca Juga: Anggaran Pendidikan 2025 Naik: Bagaimana Dampaknya ke Sekolah Daerah?

Analisis Politik: Mengapa Budi Dicopot?

Pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Arif Susanto, menilai pencopotan ini lebih bernuansa politik ketimbang teknis.

“Sejak awal, posisi Budi Arie memang sangat erat dengan Projo. Setelah era Jokowi berakhir, daya tawarnya menurun drastis. Presiden Prabowo ingin kabinetnya lebih solid dan bebas dari potensi konflik kepentingan,” ujarnya.

Selain itu, isu keterkaitan Budi dengan kasus judi online, meski belum terbukti, menjadi beban politik yang sulit diabaikan.

Baca Juga: Mulai 2025, Peserta BPJS Wajib Skrining Kesehatan Tahunan: Gratis, Cepat, dan Jadi Syarat ke Faskes

Dampak bagi Program Koperasi

Dengan pencopotan ini, masa depan program digitalisasi koperasi yang diusung Budi menjadi tanda tanya. Apalagi usulan tambahan anggaran Rp7,8 triliun baru saja disampaikan di DPR.

Pengamat ekonomi koperasi, Prof. Sri Endang dari IPB University, menyebut pergantian menteri bisa memperlambat implementasi program.