Catatanfakta.com -, Jakarta –Menjelang Muktamar PPP yang akan digelar Agustus 2025, suhu politik internal partai mulai memanas.
Salah satu isu yang mencuat adalah kabar dukungan dari 20 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) terhadap calon ketua umum dari luar Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Namun, kabar itu langsung dibantah keras oleh Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki.
Dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025), Saiful menegaskan bahwa kabar tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar dan bertujuan memecah belah soliditas internal partai.
Baca Juga: Heboh! Ormas GRIB Jaya Tabanan Dibubarkan Usai Didatangi Pecalang dan Ditolak Gubernur Bali
“Informasi tentang adanya 20 DPW yang telah mendukung calon Ketua Umum PPP dari luar partai adalah tidak benar,” ujar Saiful.
Menurutnya, PPP tetap berpegang pada hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Desember 2024 yang menyepakati Plt Ketum Muhammad Mardiono untuk melanjutkan kepemimpinan partai.
Ia menyebut tudingan bahwa DPW terpecah adalah upaya penyesatan informasi dari oknum internal PPP sendiri.
Baca Juga: Viral! GRIB Jaya Dinyatakan Lockdown di Tabanan Bali, Desa Adat Tolak Aktivitas Ormas Kontroversial
“Oknum-oknum ini ingin membuat gaduh dengan mengatasnamakan DPW demi ambisi pribadi,” tegasnya.
Saiful juga menyebut nama Sekjen DPP PPP, Arwani Thomafi, sebagai salah satu aktor yang memprovokasi perpecahan antar pengurus pusat dan daerah. Ia mengimbau agar Arwani serta pihak-pihak lain tidak menabrak aturan partai yang tertuang dalam AD/ART PPP.
Meski begitu, Saiful mengakui bahwa partai tetap terbuka terhadap aspirasi kader dan masyarakat, selama mengikuti mekanisme konstitusional.
Baca Juga: GRIB Jaya Tabanan Dibubarkan: Desa Adat Bali Ambil Sikap Tegas, Ormas Dilarang Beraktivitas
“Kami tidak menolak aspirasi energi baru untuk PPP. Tapi jangan tabrak aturan. Jangan jadikan PPP ajang dagang politik,” imbuhnya.
Artikel Terkait
75.000 Desa Ditargetkan Bentuk Koperasi Merah Putih Akhir Mei, Tapi Rekrutmen SDM Masih Nol!
Gagasan Jaksa Pertahanan: Integrasi Kejaksaan dan TNI Hadapi Ancaman Keamanan Nasional