Catatanfakta.com - Nasrullah Kusadjibrata, Direktur Eksekutif Indo Polling Network, telah mengungkapkan langkah strategis yang diambil oleh Partai Golkar dengan mengusung Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Prabowo Subianto dalam Pemilihan Umum 2024.
Ini adalah bagian dari upaya mereka untuk mengatasi penurunan dukungan elektabilitas dan mendapatkan dampak positif dalam pemilu.
Menurut Nasrullah, dengan menggandeng Gibran sebagai cawapres dari Partai Golkar, partai tersebut berharap dapat meningkatkan jumlah suara dan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Pemilihan Legislatif 2024.
Baca Juga: Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka: Tandem Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024
Keputusan ini diambil dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang berlangsung pada 21 Oktober 2023.
Pada kesempatan tersebut, Partai Golkar secara resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden, sementara Gibran Rakabuming Raka dipilih sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo dalam Pemilu 2024.
Nasrullah menjelaskan bahwa pemberian peran penting kepada Gibran melalui Partai Golkar sangat signifikan, mengingat peran partai ini dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Baca Juga: Tanggapan Ketum PSI Kaesang Terkait Gibran Masuk Golkar dan di Usung Jadi Cawapres : Saya Kecewa Mas
Dengan 85 kursi, Golkar merupakan partai terbesar kedua setelah PDIP yang memiliki 128 kursi berdasarkan hasil pemilu 2019.
Hal ini memberikan mereka posisi strategis untuk mengisi posisi cawapres Prabowo.
Selain itu, sebagai partai dengan kursi terbanyak di KIM, Partai Golkar memiliki kepentingan besar dalam mendapatkan dampak positif dari pertarungan Pilpres 2024.
Meskipun elektabilitas Partai Golkar saat ini menurun ke posisi ketiga, Nasrullah yakin bahwa penunjukan Gibran sebagai cawapres dapat membantu membalikkan tren tersebut.
Baca Juga: Ed Sheeran Kembali Gebrakan Jakarta dengan Tur Matematika 2024
Namun, ada beberapa pengamat politik, seperti Najmuddin Rasul dari Universitas Andalas, yang mengkritik Partai Golkar karena tidak mengutamakan kader dari partai mereka sendiri untuk menjadi calon presiden atau cawapres.
Artikel Terkait
Keputusan Kontroversial Pemerintah: PNS Wanita Tidak Diperbolehkan Menjadi Istri Kedua, Ketiga, dan Keempat
BKN Mengeluarkan Peraturan Baru: Izin PNS untuk Menikah Lebih dari Satu Wanita! Ini adalah 2 Persyaratan yang