Kontroversi di Pulau Rempang: Masyarakat Tolak "Pergeseran" yang Dipaksakan

Catatanfakta.com - Pulau Rempang, Indonesia - Suatu kontroversi besar telah mencengkram Pulau Rempang, ketika Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa masyarakat setuju untuk "digeser" sebagai bagian dari proyek investasi tahap pertama.

Namun, sejumlah warga yang terdampak menegaskan penolakan mereka terhadap relokasi yang diusulkan oleh pemerintah.

Menteri Investasi Bahlil Lahadiala menyatakan bahwa rencana tersebut telah disetujui oleh tokoh masyarakat saat kunjungannya ke pulau tersebut.

Baca Juga: Krisis Listrik dan Wabah Flu Burung Menyulitkan Pasokan Ayam di Afrika Selatan

Namun, banyak warga seperti Fauziah dari Kampung Sembulang Pasir Merah tidak sependapat dengan relokasi atau "pergeseran" yang diusulkan pemerintah.

Warga yang merasa tidak didengar

Fauziah dan sejumlah warga lainnya merasa bahwa suara mereka tidak didengar saat mencoba menyampaikan penolakan mereka kepada Menteri Bahlil.

Baca Juga: Gelorakan Optimisme: Menkominfo Ajak Kita Belajar dari Bung Hatta

Mereka berharap bisa berbicara secara langsung, tetapi pertemuan tersebut tampaknya hanya berlangsung singkat.

Ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pemerintah benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat yang terdampak.

Tuntutan AMAN untuk mendengarkan aspirasi masyarakat

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengingatkan pemerintah untuk tidak "mengeklaim sepihak" persetujuan masyarakat tanpa benar-benar mendengarkan aspirasi mereka yang terdampak.

Baca Juga: Jurnalis Cerdas dan Media Kuat: Pilar Penting dalam Perkembangan Informasi dan Papua

AMAN juga menunjukkan bahwa pola yang sama telah muncul dalam proyek-proyek Pembangunan Strategis Nasional (PSN) lainnya di berbagai wilayah Indonesia.