Kontroversi di Pulau Rempang: Masyarakat Tolak "Pergeseran" yang Dipaksakan

"Perpindahan" yang dipermasalahkan

Terkait pernyataan Bahlil tentang "pergeseran kampung," AMAN dan sejumlah pakar hukum menganggapnya sebagai upaya untuk mengubah kata-kata, sementara sebenarnya masyarakat "dipaksa untuk pindah."

Hal ini menciptakan potensi konflik horizontal dan ketidaksetujuan yang besar di kalangan warga Pulau Rempang.

Baca Juga: Skema Adil Dana Haji: Meningkatnya Tantangan dan Peluang

Masalah maladministrasi

Ombudsman RI juga menemukan potensi maladministrasi dalam rencana relokasi warga Pulau Rempang.

Mereka menyebut bahwa pencadangan alokasi lahan tidak sesuai dengan ketentuan, dan penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) belum dilakukan dengan benar.

Hak-hak masyarakat yang terdampak

Pakar hukum tata negara Herlambang P Wiratraman menyoroti bahwa masyarakat yang terdampak PSN kehilangan banyak hak, termasuk hak kolektif dan hak milik pribadi mereka.

Negara juga gagal menjamin hak hidup masyarakat dan melumpuhkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar mereka.

Baca Juga: Inovasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Menjembatani Generasi Muda Menuju Masa Depan yang Lebih Baik

Panggilan untuk mengkaji kemungkinan pelanggaran HAM

Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan PSN dan mengkaji kemungkinan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat terkait relokasi masyarakat.

Data dari Komnas HAM menunjukkan meningkatnya konflik agraria terkait PSN, menciptakan kekhawatiran atas dampaknya pada hak-hak masyarakat.

Kesimpulan