Deretan Pernyataan Blunder Pejabat Era Prabowo yang Bikin Publik Gerah

Pernyataan ini dikecam pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, yang menilai pemerintah seharusnya mengatasi akar persoalan ekonomi, bukan membenarkan praktik semacam itu.

Baca Juga: DPR Desak Menteri ATR/BPN Naikkan Pajak untuk 60 Keluarga Penguasa Tanah

4. KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak soal Kritik RUU TNI

Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut pihak yang mengkritik revisi UU TNI dengan istilah “otak kampungan”.

“Otak-otak seperti ini kampungan,” ucap Maruli (12/3/2025).

Pernyataan itu dipandang merendahkan suara kritis masyarakat. Usman Hamid dari Amnesty International menilai diksi kampungan memberi stigma negatif terhadap kebebasan berpendapat.

5. Hasan Nasbi soal Teror Kepala Babi ke Tempo

Pernyataan Hasan Nasbi terkait teror kepala babi yang diterima jurnalis Tempo mendapat kritik keras. Candaan yang ia lontarkan dianggap tidak menunjukkan empati.

Eks Menteri Susi Pudjiastuti bahkan menyebut Hasan sebaiknya berhenti berbicara di ruang publik karena hanya memperburuk citra pemerintah. Dewan Pers juga mendesak Hasan untuk meminta maaf kepada korban dan masyarakat.

Baca Juga: Presiden Prabowo Lantik Menteri Baru, Purbaya Yudhi Sadewa Jadi Menkeu dan Gus Irfan Yusuf Pimpin Kementerian Haji dan Umrah

Pakar: Komunikasi Pejabat Harus Merebut Empati Publik

Mantan Jubir Presiden SBY, Dino Patti Djalal, mengingatkan bahwa pejabat publik semestinya merespons isu dengan argumen rasional, bukan defensif apalagi bercanda.

“Pemerintah harus bisa merebut empati publik, bukan memperkeruh kondisi,” kata Dino (24/3/2025).

Sementara eks Jubir Presiden Jokowi, Johan Budi, menegaskan bahwa ucapan juru bicara presiden sejatinya adalah suara presiden.

“Tidak boleh punya opini sendiri,” tegas Johan.

Evaluasi Komunikasi Publik Mendesak

Serangkaian blunder komunikasi ini memperlihatkan lemahnya koordinasi dalam menyampaikan pesan publik di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Jika tidak segera diperbaiki, hal ini dikhawatirkan akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Publik kini menunggu langkah Presiden Prabowo dalam mengevaluasi pola komunikasi para pejabatnya agar tidak kembali menimbulkan kegaduhan.