Sepekan di DPR: Polemik RUU Baru dan Demo Tunjangan DPR Gegerkan Publik

RUU Baru DPR: Kontroversi yang Mengguncang Publik

Catatanfakta.com -, Dalam beberapa bulan terakhir, DPR mengajukan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menuai kontroversi.

Salah satunya adalah RUU TNI yang dianggap dapat mengembalikan dwifungsi militer, sebuah praktik yang telah lama ditinggalkan pasca-Reformasi 1998.

Proses pembahasan RUU ini juga dipertanyakan karena dilakukan secara tertutup di luar gedung DPR, tepatnya di Hotel Fairmont Jakarta, yang menimbulkan kesan kurang transparan.

Baca Juga: Jelang Muktamar X PPP 2025: Titik Awal Kebangkitan Partai Ka'bah Menuju Senayan

Selain itu, RUU KUHAP yang diajukan pemerintah juga mendapat kritik karena dianggap tidak sesuai dengan dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat modern.

Revisi ini bertujuan untuk menyesuaikan hukum acara pidana dengan KUHP Nasional yang akan mulai berlaku pada 2026, namun beberapa kalangan menilai prosesnya terburu-buru dan kurang melibatkan publik.

Baca Juga: Jelang Muktamar PPP 2025: Siapa Kandidat Potensial yang Bisa Pimpin Partai?

Demo Tunjangan DPR: Rakyat Geram dengan Gaji Fantastis

Pada 25 Agustus 2025, ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta. Aksi yang bertajuk

“Revolusi Rakyat Indonesia” ini dipicu oleh kebijakan pemberian tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan kepada anggota DPR, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit.

Demo ini berujung ricuh, dengan bentrokan antara massa aksi dan aparat keamanan. Beberapa kendaraan rusak, dan sejumlah orang terluka.

Bahkan, seorang pengemudi ojek online dilaporkan tewas setelah tertabrak kendaraan Barracuda milik kepolisian.

Baca Juga: Kunto Aji Pilih Tetap Tampil di Pestapora 2025, Honor Panggung Didonasikan untuk Krisis Iklim

Tanggapan DPR dan Pemerintah: Tunjangan Perumahan Dihapus

Menanggapi tuntutan masyarakat, DPR akhirnya menyepakati penghentian pemberian tunjangan perumahan terhitung sejak 31 Agustus 2025.

Namun, meskipun tunjangan tersebut dihentikan, gaji pokok anggota DPR tetap tinggi, yakni sekitar Rp65,5 juta per bulan.

Hal ini tetap menjadi sorotan publik yang menilai adanya kesenjangan antara penghasilan pejabat dan kondisi rakyat .