Pelayanan kesehatan di luar negeri.
Pengobatan yang bersifat percobaan atau eksperimen.
Pengobatan alternatif atau tradisional yang belum terbukti efektif.
Alat kontrasepsi.
Perbekalan kesehatan rumah tangga.
Pelayanan yang tidak sesuai aturan, seperti rujukan atas permintaan sendiri.
Layanan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS, kecuali darurat.
Penyakit akibat kecelakaan kerja yang sudah ditanggung program lain.
Cedera akibat kecelakaan lalu lintas yang sudah dijamin oleh lembaga lain.
Layanan khusus yang terkait Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri.
Pelayanan dalam kegiatan bakti sosial.
Pelayanan yang sudah dijamin dalam program lain.
Pelayanan yang tidak berhubungan dengan manfaat jaminan kesehatan.
BPJS menegaskan bahwa daftar ini dibuat agar pelayanan bisa tetap tepat sasaran dan sesuai kemampuan negara. Randy menutup pernyataannya dengan mengatakan, “Kami berkomitmen tetap melindungi masyarakat, tetapi setiap program pasti memiliki batasan supaya manfaatnya bisa berjalan dengan adil dan berkelanjutan.”
Artikel Terkait
BPJS Kesehatan Ungkap Layanan Kesehatan yang Tidak Ditanggung!
Kris BPJS Kesehatan dan Cara Pembayaran Online yang Mudah
FKDT Kab Bogor Kawal Santunan Jaminan Kematian Diterima Ahli Waris Guru Diniyah dari BPJS
Pendaftaran UHC? Gampang Banget. BPJS dan Pemkab Bogor Bikin Sistem Non Cut Off
BPJS TK Catat Klaim JHT Korban PHK Tembus Rp 385 Miliar per Mei 2024