Budaya politik menurut Almond dan Powell

CATATAN FAKTA - Pasca Reformasi tahun 1998, untuk pertama kalinya setelah 30 tahun rezim Orde Baru, Indonesia memasuki babak baru dalam kehidupan berdemokrasi.

Partai politik mulai banyak bermunculan, dan tidak ada lagi partai yang setiap pemilu selalu menjadi pemenang mutlak atau dikenal dengan istilah “mayoritas tunggal”.

Bila merujuk pada kategori budaya politik Almond dan Powell, selama tahun 1999 sampai dengan sekarang  berdasarkan pada kategori budaya politik menurut Almond dan Powell, ada 3 aspek budaya politik.

Yaitu pertama, orientasi terhadap sistem; kedua, orientasi terhadap proses politik; ketiga, orientasi terhadap kebijakan publik.

Baca Juga: Apa perbedaan perwakilan politik dan perwakilan fungsional

Indonesia sejak tahun 1999 hingga sekarang ini memasuki kategori budaya politik kedua yaitu proses politik. Proses politik ini ada yang namanya pembentukan tipologi budaya politik yang didasarkan pada  orientasi kognitif, afektif dan evaluatif.

Kemudian ada tiga macam tipe budaya politik berkaitan dengan proses politik menurut Almond dan Powell yaitu parochial, subjek, dan partisipan.

Tipologi ini dibedakan kegunaannya pertama, untuk melihat pengaruh individu dalam proses politik. Kedua, untuk melihat hubungan-hubungan diri dengan aktor-aktor lain.

Dilihat dari sudut pengaruh individu dalam proses politik maka budaya politik dikatakan parochial bila warga negara tidak memiliki atau kecil sekali tingkat kesadaran politiknya tentang sistem politik.

Individu (warga Negara) tidak melihat bahwa dirinya atau partisipasinya sangat berpengaruh terhadap sistem politik.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor H. Romli Sampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2022 Yang Di Nilai WDP

Artinya warga negara tidak menyadari bahwa 1 suara dari mereka sangat berharga dalam sistem politik.

Persepsi seperti ini sudah sangat umum di dalam masyarakat apalagi pada masyarakat tradisional atau masyarakat yang sedang menuju kemajuan atau sedang mengalami perubahan.

Sedang sebuah budaya politik disebut subjek bila warga negara menjadi bagian dari sebuah sistem politik nasional memandang adanya pengaruh atau potensi pengaruh dari sistem tersebut pada kehidupan mereka.