Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor: Memperkuat Budaya dan Pendidikan untuk Masa Depan yang Lebih Baik

Catatanfakta.com - Cibinong, 14 Agustus 2023 - ,Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor,

Agus Salim, memimpin sebuah rapat paripurna yang telah diadakan hari ini, dengan fokus utama pada perkembangan budaya daerah dan pendidikan anak usia dini (PAUD).

Rapat ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah-langkah penting guna memperkuat kearifan lokal dan meningkatkan kualitas pendidikan, sambil menjaga identitas budaya Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Transformasi Ruang Belajar: Mengatasi Tantangan Penglihatan di Lingkungan Kelas

Salah satu momen bersejarah dalam rapat paripurna ini adalah pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berkaitan dengan Perkembangan Budaya Daerah dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Raperda ini bertujuan mendorong pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan merancang upaya-upaya inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi anak-anak usia dini.

Langkah ini sejalan dengan tantangan era globalisasi yang semakin kompleks, seperti yang diungkapkan oleh Agus Salim dalam pidato pembukaannya.

Baca Juga: 17 Kata Mutiara Merayakan Kemerdekaan Indonesia yang Ke-78

Tidak hanya fokus pada isu budaya dan pendidikan, rapat paripurna ini juga menjadi platform untuk mengangkat aspek keuangan dan pembangunan.

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) untuk tahun mendatang telah dipresentasikan dalam rapat ini.

KUA/PPAS ini menjadi panduan dalam mengalokasikan dana untuk sektor-sektor pembangunan yang beragam di Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Ir. Yuyud Wahyudin Resmi jadi Ketua Komisi 1 DPRD Kab Bogor: Langkah Penting Menuju Pembangunan Berkelanjutan

Agus Salim menegaskan bahwa keputusan mengenai alokasi anggaran harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Rapat paripurna ini tidak hanya dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Bogor, tetapi juga melibatkan Kepala Dinas dan berbagai unsur terkait.