Catatan fakta.com -Jakarta -, Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengemukakan pandangannya tentang pendidikan yang kerap kali dimonopoli oleh pemerintah.
Menurutnya, pendidikan seharusnya diangkat menjadi sebuah gerakan, bukan hanya sekadar program yang dikelola oleh pemegang kewenangan.
Hal ini diungkapkan Anies dalam acara Belajaraya 2023 yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2023.
Baca Juga: Agustus 2023: Bogor Fest, Pembuktian Keunikan dan Keindahan Pemkab Bogor!
Pendidikan dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam membangun bangsa dan mencetak generasi muda yang berkualitas.
Namun, Anies berpendapat bahwa saat ini pendidikan masih dianggap sebagai program rutin pemerintah, yang kemudian membuat keterlibatan dari pihak lain, termasuk para pegiat pendidikan, seringkali terabaikan.
Pendidikan dianggap sebagai program yang seringkali dikuasai oleh pihak-pihak berwenang. Siapakah yang memiliki wewenang ini?
Baca Juga: Kabar Gembira !!!!!! Pemerintah Tetapkan 572.496 Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk 2023
Pemerintah, dalam bentuk dinas atau kepala sekolah, sering dianggap sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mengatur masalah pendidikan," ungkap Anies.
Anies menginginkan agar pendidikan diubah menjadi sebuah gerakan, di mana semua pihak dapat terlibat aktif dalam kemajuan pendidikan.
Ia menekankan bahwa jika pendidikan dijadikan gerakan, tanggung jawab untuk terlibat akan menjadi milik semua orang, bukan hanya pemerintah semata.
Dalam perjalanan menyulap dunia pendidikan, pemerintah dengan sigap harus menghidupkan tari-tari kesempatan bagi setiap jiwa agar bergandengan dengan buku pelajaran menuju mimpi-mimpi cemerlang.
Artikel Terkait
PUTRI ASHANTY JATUH DARI KETINGGIAN 2 METER SIMAK SELENGKAPNYA
Istana Berkebaya: Jokowi Dorong Pemerintah Usung Pakaian Adat Tradisional
Cianjur dan Yachimata Jepang Menandatangani Kerja Sama Pertukaran Pelajar untuk Meningkatkan Pendidikan
Mendukung Otonomi Desa: Program Sekolah Pemerintahan Desa Bogor Angkatan 3 Kini Dibuka