Megawati Ungkapkan Keprihatinan karena Kaburnya Reformasi, TNI-Polri Harus Bersikap Netral dalam Pesta Demokrasi

catatanfakta.com - Megawati Ungkapkan Keprihatinan karena Kaburnya Reformasi, TNI-Polri Harus Bersikap Netral dalam Pesta Demokrasi

catatanfakta.com - Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), mengungkapkan kegelisahan dan kekecewaannya mengenai keadaan Kaburnya Reformasi saat ini.

Reformasi diyakini telah dilahirkan pada saat adanya pemerintahan otoriter dan keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis.

Baca Juga: Drama Foto Jokowi: Kontroversi di DPD PDIP Sumatera Utara Membuat Heboh Media Sosial

Namun, saat ini, Megawati menilai begitu banyak aspek dari demokrasi yang diraih melalui Reformasi menjadi kabur dan masih perlu diperjuangkan kembali.

Megawati mengingatkan betapa pada masa Reformasi, partai politik, pers, sistem meritokrasi, supremasi hukum, dan pemilu harus bersatu dalam satu ekosistem demokrasi.

Meskipun Reformasi sudah terjadi, namun Megawati menilai bahwa TNI-Polri masih terlibat ke dalam dunia politik praktis yang menjadi sebuah permasalahan yang tidak bisa diabaikan dalam konteks pemilu 2024.

Baca Juga: Arah Politik PDIP dan Sikap Ganjar Pranowo yang Mendeklarasikan Diri sebagai Oposisi

“Dalam masa kepemimpinan saya sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia, reformasi telah memisahkan TNI dan Polri. Kedua lembaga negara ini dituntut profesional, melepaskan dirinya dari Dwigungsi ABRI, dan bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi,” tutur Megawati.

Meski begitu, Megawati menyadari bahwa tidak mudah untuk memisahkan kepentingan politik dari lembaga keamanan negara.

Ia pun mengingatkan bahwa pemisahan antara TNI dan Polri diputuskan melalui keputusan MPR dan AD/ART. Oleh karena itu, lembaga TNI-Polri harus belajar dari sejarah dan proses pemisahan tersebut.

Baca Juga: Politisi PDIP, Ganjar Pranowo, Tolak Bergabung dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Dalam proses pemisahan antara TNI dan Polri, Megawati menyarankan bahwa TNI-Polri harus bisa mempelajari kebijakan militer dari para seniornya, seperti Oerip Sumohardjo, Gatot Subroto, dan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ia menekankan bahwa para seniornya merupakan figur yang memiliki karakter dan dedikasi kuat terhadap negara.

Namun, periode pasca-Reformasi masih menunjukkan adanya keterlibatan TNI-Polri dalam konteks politik praktis di Indonesia.