Catatanfakta.com - Masa Orde Baru (1966-1998) merupakan periode kekuasaan Presiden Soeharto yang dikenal dengan otoriter dan sentralisme.
Selama periode ini, sistem checks and balances tidak berkembang dengan baik. Praktik penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, serta pelanggaran HAM menonjol sebagai akibat dari lemahnya keseimbangan kekuasaan di tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Sementara itu, Era Reformasi membawa berbagai perubahan signifikan dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia.
Perubahan ini mencakup penegasan pemisahan kekuasaan dan perbaikan sistem checks and balances, dengan beberapa pencapaian penting sebagai berikut:
Baca Juga: sistem checks and balances antara era Orde Baru dan era Reformasi di Indonesia
1. Pengakuan dan pemisahan kekuasaan yudikatif dari eksekutif, dengan peninjauan kembali UUD 1945 dan pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
2. Pengelolaan lembaga eksekutif secara lebih demokratis melalui pemilihan hardliner dan kepala daerah.
3. Pengaturan lebih baik dalam kehidupan politik melalui sistem yang lebih terbuka dan kompetitif, pencalonan partai politik, serta kontrol yang lebih ketat atas dana partai politik dan pemilihan.
Walau era Reformasi berhasil melahirkan sistem yang lebih demokratis untuk pengawasan dan keseimbangan, beberapa tantangan tetap ada.
Baca Juga: Teori Checks and Balances dalam Konteks Orde Baru dan Era Reformasi di Indonesia
Contohnya adalah kontrol yang belum optimal antar kekuasaan serta perubahan yang lebih cepat dalam sistem peradilan dan pemberantasan korupsi.
Konsistensi dalam memberantas korupsi dan penegakan hukum mutlak diperlukan agar sistem checks and balances berfungsi optimal.
Untuk mewujudkan sistem checks and balances yang efisien, langkah-langkah berikut dapat dilakukan: