Checks and Balances Orde Baru dan Era Reformasi

Catatanfakta.com- Checks and balances, atau sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan, adalah proses pengecekan dan pengendalian terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh suatu lembaga atau individu dalam suatu sistem pemerintahan.

Dalam konteks Indonesia, sistem jenis ini berkaitan dengan Orde Baru dan era Reformasi.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, kekuasaan terpusat pada presiden dan partai politiknya. Bentuk pemerintahan yang otoriter ini, seringkali menimbulkan kecenderungan untuk menindas dan mengontrol kebebasan warga negara serta kebebasan pers.

Baca Juga: Penerapan UUD 1945 dalam Tata Kelola Pemerintahan Indonesia

Walaupun diwajibkan oleh Konstitusi 1945, sistem checks and balances tidak diterapkan secara efektif pada masa Orde Baru, sehingga memicu munculnya korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era Reformasi, di mana masyarakat menginginkan negara yang lebih demokratis dan adil.

Pemerintahan pada masa ini, memperkuat checks and balances atas kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, sehingga menghasilkan pemisahan kekuasaan yang jelas.

Baca Juga: Das Sein dan Das Sollen: Bagaimana Ini Mempengaruhi Perilaku Manusia

Penerapan checks and balances pada masa Reformasi juga memperkuat peran kebebasan pers, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan kebijakan.

Penggunaan sistem checks and balances adalah penting untuk menyeimbangkan kekuatan lendir suatu pemerintahan, meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, dan menjamin hak asasi manusia.

Meskipun sistem checks and balances tidak sempurna, menerapkannya secara tepat dapat menjadi faktor penentu suksesnya suatu pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan negara.