Baca Juga: Analisis Budaya Politik Indonesia Pasca-Reformasi: Menimbang Kategori Almond dan Powell
4. Otonomi Daerah: Era Reformasi memperkenalkan otonomi daerah yang luas, memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan merumuskan kebijakan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Otonomi daerah ini juga memungkinkan masyarakat memiliki kontrol yang lebih besar atas pemerintah daerah dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
5. Kebebasan Pers: Kebebasan pers menjadi salah satu aspek penting dalam sistem checks and balances di era Reformasi. Kebebasan dalam melaporkan dan menyampaikan informasi serta kritik terhadap pemerintah menjadi instrumen efektif dalam menjaga pemerintah agar tidak menyimpang dari jalur yang benar.
Walaupun sistem checks and balances di Era Reformasi mengalami perbaikan dan peningkatan dibanding masa Orde Baru, namun masih ada tantangan yang dihadapi, seperti korupsi yang merajalela, praktik 'money politics' dalam pemilu, dan perlindungan terhadap hak-hak sipil.
Baca Juga: Checks and Balances Orde Baru dan Era Reformasi
Namun, dengan mekanisme checks and balances yang semakin efektif, era Reformasi menunjukkan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel.
Sebagai kesimpulan, sistem checks and balances di Indonesia telah mengalami perkembangan dan peningkatan dari masa Orde Baru hingga Era Reformasi.
Pada masa Orde Baru, sistem ini kurang efektif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antarlembaga negara. Namun, setelah era Reformasi tiba, terdapat perubahan-perubahan struktural yang memungkinkan sistem checks and balances berfungsi lebih efektif dan optimal dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan membuat Indonesia menjadi negara yang lebih adil, demokratis, dan sejahtera.