CATATANFAKTA.COM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan bekerja sama dengan Komnas HAM untuk memastikan pemenuhan hak politik kelompok rentan, seperti kelompok kawasan pertambangan, perkebunan, pabrik, dan wilayah perbatasan.
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyampaikan pernyataan tersebut saat menerima audiensi dari Komnas HAM di Gedung Bawaslu, Jakarta, pada hari Selasa (25/7/2023).
"Kerja sama ini terkait dengan pemenuhan hak politik kelompok rentan, dan drafnya akan segera dibahas dan dipercepat untuk disosialisasikan," jelas Rahmat Bagja yang dikutip dari laman resmi Bawaslu, pada hari Kamis (26/7/2023).
Baca Juga: Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengakselerasi pembangunan di daerah pedesaan.
Dalam pertemuan tersebut, Bagja memberikan masukan untuk lebih fokus dalam melakukan pengawasan terhadap wilayah yang sering mengalami masalah, seperti Sumatera Utara dan Jawa Barat.
"Sumatera Utara dan Jawa Barat menjadi wilayah pemantauan khusus untuk pengawasan kelompok rentan karena kedua daerah tersebut masuk dalam Indeks Kerawanan yang cukup tinggi," tuturnya.
Bawaslu juga berencana segera melakukan sosialisasi mengenai kerja sama ini. Bagja menyatakan bahwa sosialisasi tersebut direncanakan akan dilakukan saat pelantikan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia pada Bulan Agustus 2023.
Artikel Terkait
Kepala SMPN 1 Ciambar Ditangkap sebagai Tersangka Kasus Kematian Siswa saat MPLS
Dishub Siapkan Dua Kantong Parkir Utama untuk Mendukung Suksesnya Asia Africa Festival 2023
Polres Cianjur mencatat bahwa peredaran narkoba di 18 kecamatan di Cianjur jadi masalah yang perlu ditangani
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengakselerasi pembangunan di daerah pedesaan.