BUNTUT PERTEMUAN BUDIMAN DENGAN PRABOWO KOMARUDIN : HARUS PAHAM ETIKA POLITIK

Catatanfakta.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan memanggil Budiman Sudjatmiko untuk memberikan klarifikasi mengenai pertemuan yang diadakannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, pada Selasa malam tanggal 18 Juli 2023 kemarin.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Komarudin Watubun, menyinggung masalah kebebasan seorang kader partai untuk menyangkal pernyataan Budiman.

Komarudin menyatakan bahwa Budiman tidak dapat mengklaim bahwa pertemuan dengan Prabowo tersebut merupakan urusan pribadi. Menurutnya, kebebasan seorang kader partai dibatasi oleh aturan organisasi yang berlaku dalam partai tersebut.

Baca Juga: BUDIMAN TEMUI PRABOWO DI KEDIAMANNYA BAHAS BERBAGAI HAL

"Jangan dikatakan, 'Ini urusan pribadi saya', itu tidak dapat diterima. Bagaimana mungkin orang sekelas Budiman Sudjatmiko tidak mengerti konsep berorganisasi?" ujar Komarudin 

Komarudin menekankan bahwa setiap kader harus mengikuti arahan partai. Ia menjelaskan bahwa kasus Budiman kemungkinan serupa dengan kasus Effendy Simbolon yang beberapa waktu lalu dituduh memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto.

Menurut Komarudin, baik Budiman, Effendy, maupun kader-kader PDIP lainnya harus mematuhi arahan partai dalam menentukan pilihan politik.

Baca Juga: GANJAR PRANOWO AJAK KADER TAK USAH RISAU

"Kebebasan kita sebagai anggota partai diatur oleh organisasi. Kebebasan itu berkaitan dengan konteks politik. Ketika berbicara tentang urusan pribadi, seperti masalah keluarga, partai tidak campur tangan. Namun, jika berbicara tentang urusan politik seperti presiden dan wakil presiden, itu merupakan urusan organisasi sebagai anggota partai," jelas Komarudin.

Sebelumnya, PDIP telah mendeklarasikan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai calon presiden.

Lebih lanjut, Komarudin menegaskan bahwa aturan mengenai hal ini mutlak dan harus diikuti oleh seluruh kader. Ia menyatakan bahwa jika ada kader partai yang tidak mau mematuhi aturan partai, maka sebaiknya mereka tidak bergabung dengan PDIP.

"Sebagai anggota partai, ada konsekuensi yang harus diterima. Setelah suatu keputusan diambil, semua kader harus mendukungnya. Jika seseorang tidak mau mendukung dan ingin bebas, maka sebaiknya jangan bergabung dengan PDIP. Itu adalah aturan yang berlaku di PDIP," tegas Komarudin.