Mahfud MD Bantah Terlibat Konflik Kepentingan dalam Perkara MK

Catatanfakta.com -  Mantan Ketua MK, Mahfud MD, membantah terlibat konflik kepentingan dalam memutus perkara saat menjabat di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan Mahfud ini adalah respons terhadap pernyataan Hakim MK Anwar Usman yang mengungkit sejumlah perkara di MK, termasuk perkara Nomor 48/PUU-IX/2011 dan Nomor 49/PUU- IX/2013.

Mahfud MD menegaskan tidak ada konflik kepentingan dalam memutus perkara tersebut.

Baca Juga: Khasiat DNA Salmon untuk Kesehatan Kulit: Cara Inovatif Meremajakan Kulit Anda

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD membantah tuduhan terlibat konflik kepentingan dalam memutus beberapa perkara saat menjabat sebagai Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan ini diberikan sebagai respons terhadap Hakim MK Anwar Usman, yang menilai ada konflik kepentingan di antara hakim saat memutus perkara Nomor 48/PUU-IX/2011 dan Nomor 49/PUU- IX/2013.

Mahfud MD menegaskan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam memutus perkara tersebut.

Baca Juga: Mengatasi Bopeng dengan Cara Alami dan Perawatan Medis

Ia menjelaskan bahwa tidak ada hakim yang tidak setuju dengan sidang karena tidak ada hakim yang memiliki ikatan pribadi dengan perkara tersebut.

Perkara Nomor 49/PUU-IX/2011 merupakan uji materi terhadap Undang-Undang (UU) No.8/2011 tentang MK, salah satunya mencakup pasal 15 ayat (2) yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang hakim MK.

Mahfud MD menyampaikan bahwa keputusan MK dalam perkara ini diambil secara adil dan jujur tanpa adanya konflik kepentingan.

Baca Juga: Manfaat Masker Pisang untuk Wajah: Solusi Alami untuk Kulit Lebih Sehat dan Glowing

Dalam menghadapi isu yang mengungkit kinerja masa lalu, Mahfud MD tetap tegas dan penuh keyakinan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam memutus perkara saat ia masih menjabat di MK.

Ia menyatakan dirinya tidak terlibat dalam praktik tidak etis dan terus berkomitmen untuk menjaga integritas hukum dan keadilan di Indonesia.