Baca Juga: Mengenal Lebih Dekat UUD 1945: Konstitusi dan Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia
Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Besar PPKI yang diketuai oleh Ir. Soekarno mengajukan rancangan UUD kepada sidang umum PPKI yang dipimpin oleh Drs. Hatta.
Setelah melalui perdebatan dan diskusi, rancangan UUD 1945 akhirnya disetujui dan diterima oleh semua pihak.
UUD 1945 resmi diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Baca Juga: Membahas Konsep Filsafat Sosial: Memahami Teori, Nilai, dan Etika yang Terkait Dalam Masyarakat
Proses pembuatan UUD 1945 tidak terlepas dari peran serta para tokoh dan pemikir yang gemar berargumentasi secara sehat dan profesional.
Mereka mencapai konsensus untukmewujudkan UUD 1945 sebagai landasan hukum tertinggi negara dan petunjuk bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang hidup rukun, sejahtera, adil, dan makmur.
UUD 1945 menjadi warisan penting bagi kita dan merupakan bukti nyata dari kerja keras, pengorbanan, dan keberhasilan bersama untuk mewujudkan Indonesia yang kita cintai saat ini.
Baca Juga: Bagaimana UUD 1945 bisa lebih optimal dalam menjawab tantangan zaman yang semakin berkembang?
Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan UUD 1945 adalah pengaruh dari berbagai sumber hukum dan pemikiran yang bersumber dari tradisi, nilai budaya, serta filosofi negara dan bangsa.
Para perumus UUD 1945 menyerap pelajaran dari sistem pemerintahan negara lain, seperti Amerika Serikat, Belanda, dan Jepang, serta Unsur-unsur hukum adat dan kearifan lokal yang khas dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam proses ini, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi spirit dalam UUD 1945.
Sejak diundangkannya UUD 1945, berbagai revisi atau amandemen telah dilakukan guna menjaga relevansi dan total ada empat kali amandemen, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.
Baca Juga: Pengertian UUD 1945 secara konkret
Amandemen bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan dinamika politik, sosial, dan ekonomi di dalam negeri serta mengantisipasi tantangan global.