PRESIDEN JOKOWI ANGKAT BICARA TERKAIT KASUS HUKUM AIRLANGGA HARTANTO

photo author
- Selasa, 25 Juli 2023 | 05:05 WIB
Presiden Jokowi akan mengumumkan bahwa kenaikan gaji PNS, TNI, Polri dan pensiunan pada 16 Agustus 2023. (setkab.go.id)
Presiden Jokowi akan mengumumkan bahwa kenaikan gaji PNS, TNI, Polri dan pensiunan pada 16 Agustus 2023. (setkab.go.id)

CATATANFAKTA.COM - Dalam berita terbaru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah angkat bicara mengenai pemeriksaan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jokowi menegaskan bahwa proses hukum yang berjalan harus dihormati dan diberikan ruang untuk berjalan secara independen.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap seorang menteri tentu saja menjadi perhatian publik, mengingat pentingnya posisi dan tanggung jawab yang diemban oleh Airlangga Hartarto.

Baca Juga: Kandidat Cawapres Mengemuka dalam Pembicaraan Gerindra Mengenai Duet Prabowo-Ganjar

Namun, Presiden Jokowi menekankan bahwa semua warganegara, tanpa terkecuali, harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku.

Jokowi juga menambahkan bahwa pemeriksaan ini adalah bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang menjadi komitmen pemerintahannya.

Beliau berharap proses hukum ini dapat berjalan dengan transparan dan adil, sehingga tidak menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat.

Baca Juga: Aksi Heroik atau Kelalaian? Prajurit TNI AL Menabrak Pesepeda di Kawasan Sudirman, Begini kronologisnya...

Sebagai seorang pemimpin, Jokowi menegaskan bahwa pemerintahannya berkomitmen untuk memberantas korupsi dari segala lini, termasuk di kalangan pejabat pemerintahan.

Tindakan tegas dan konsisten diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Presiden Jokowi juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi ini, karena hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama dalam membangun negara yang lebih baik dan bermartabat.

Baca Juga: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan klarifikasi kepada Dito Menteri Pemuda dan Olahraga

Semua pihak, termasuk para pejabat publik, harus bekerja dengan integritas dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.

Dengan sikap tegas dari Presiden Jokowi, diharapkan bahwa pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan dapat menunjukkan bahwa hukum di negara ini benar-benar berlaku untuk semua orang, tanpa pandang bulu.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Nurhadi.

Sumber: Berbagai Sumber

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X