Mekanisme Checks and Balances pada Masa Orde Baru dan Era Reformasi di Indonesia

Catatanfakta.com - Masa Orde Baru di Indonesia (1966-1998) merupakan periode di mana pemerintahan Soeharto memegang kontrol absolut atas pemerintahan.

Mekanisme checks and balances pada masa tersebut kurang efektif dan cenderung menjadi lemah, sebagai akibat dari dominasi kekuasaan eksekutif oleh presiden dan partai penguasa.

Lembaga-lembaga negara seperti legislatif dan yudikatif menjadi subordinat dari kekuasaan eksekutif, sehingga lebih sulit bagi mereka untuk menjalankan fungsi pengawasan yang seharusnya.

Baca Juga: Perbandingan Checks and Balances pada Masa Orde Baru dan Era Reformasi di Indonesia

Sementara itu, Era Reformasi yang dimulai sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto pada 1998, memberikan harapan baru bagi demokrasi dan penerapan mekanisme checks and balances yang lebih efektif di Indonesia.

Berbagai reformasi konstitusional dan politik telah dilakukan untuk memperkuat peran dan kewenangan lembaga-lembaga negara dalam pengawasan pemerintahan. Legislatif dan yudikatif kini memiliki kewenangan yang lebih bebas dan independen dari pengaruh eksekutif.

Selain itu, era reformasi juga melibatkan penguatan peran masyarakat dalam pengawasan pemerintah melalui partisipasi yang lebih aktif dalam proses politik dan pemilihan umum.

Baca Juga: Checks and Balances pada Masa Orde Baru dan Era Reformasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Lembaga-lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga semakin diberdayakan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan menegakkan transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan.

Dengan demikian, perbandingan mekanisme checks and balances pada masa Orde Baru dan era Reformasi menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam keterlibatan dan penguatan peran lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat dalam mengawasi dan menyeimbangkan kewenangan pemerintah.

Era Reformasi di Indonesia menggambarkan proses adaptasi dan revitalisasi mekanisme checks and balances yang lebih efektif dan demokratis dalam sistem pemerintahan.