"Perempuan akan punya sensitivitas dan keberpihakan pada urusan domestik, meskipun sebetulnya tidak harus perempuan untuk bisa punya kedua hal itu," ungkapnya.
Baca Juga: Logistik dan Keamanan: Kunci Sukses Pilkada 2024 dari Sinergi Bogor-KPU Jabar!
Gilang juga menambahkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan diharapkan dapat membawa kebijakan yang lebih inklusif, terutama di bidang yang berhubungan dengan isu domestik, anak, dan kesehatan. Dengan semakin banyak perempuan terlibat, ia optimis bahwa pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan terbentuk.
Terkait harapan terhadap masa depan demokrasi, Gilang menyatakan bahwa masyarakat kini memiliki peran lebih besar dalam mengawal jalannya pemerintahan. Bukan hanya menunggu kebijakan, tetapi juga aktif mengkritisi dan memberikan aspirasi yang konstruktif.
“Tidak hanya masyarakat yang memiliki tugas untuk menjalankan demokrasi, tetapi juga pemerintah. Masyarakat saat ini mulai berani menyuarakan kritiknya. Di sisi lain, pemerintah juga harus bisa menerima aspirasi tersebut,” ujarnya.
Baca Juga: Pilkada 2024 Libur Nasional? Ini Alasan KPU Wajibkan Daerah Terbitkan SK
Ia menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang mendukung pembangunan yang lebih baik.
Pilkada 2024 memberikan banyak pelajaran penting, salah satunya adalah pentingnya pendidikan politik melalui debat antar calon kepala daerah. Gilang berharap bahwa ke depan, debat-debat pilkada bisa menjadi sarana untuk membuka wawasan masyarakat tentang isu-isu krusial yang belum banyak dibicarakan.
Pilkada, menurutnya, seharusnya tidak hanya menjadi ajang pemilihan pemimpin, tetapi juga momen untuk mencerdaskan masyarakat tentang pentingnya keputusan politik yang mereka ambil.