4. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi sipil yang lebih kuat dalam mengawasi pemerintahan serta menyuarakan kepentingan masyarakat.
Namun demikian, era Reformasi juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti pengawasan yang belum optimal antar-cabang kekuasaan, korupsi yang masih merajalela, dan perlu adanya perbaikan dalam sistem peradilan.
Baca Juga: Sistem Checks and Balances pada Masa Orde Baru dan Era Reformasi
Upaya peningkatan checks and balances di era Reformasi harus terus diperjuangkan guna menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel.
Dalam mewujudkan sistem checks and balances yang lebih efektif, beberapa langkah yang perlu dilakukan meliputi:
1. Penguatan kapasitas parlemen: Optimalisasi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dari DPR merupakan langkah penting untuk mengecek kekuasaan eksekutif.
Peran komisi-komisi di DPR dan interaksi yang lebih intens dengan pemerintah pada proses pembuatan kebijakan akan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan.
2. Reformasi birokrasi: Penyederhanaan birokrasi dan pelayanan publik, perbaikan sistem rekrutmen dan kinerja pegawai, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran merupakan hal penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan efektif.
Baca Juga: Teori Checks and Balances dalam Konteks Orde Baru dan Era Reformasi di Indonesia
3. Penguatan sistem peradilan: Pembenahan struktur dan mekanisme pengawasan di dalam lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, perlu dilakukan guna mewujudkan sistem peradilan yang independen dan profesional.
Pemberantasan praktik korupsi dan penegakan hukum yang tegas dan adil merupakan faktor utama untuk memperkuat checks and balances dalam sistem yudikatif.
4. Mendorong peran media dan masyarakat: Kebebasan informasi dan peran media serta LSM dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan menjadi komponen penting dalam menegakkan checks and balances.
Keberhasilan sistem checks and balances memerlukan dukungan dari sektor swasta, LSM, dan masyarakat luas yang sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam negara demokratis.
Sebagai kesimpulan, sistem checks and balances di Indonesia mengalami perkembangan sejak masa Orde Baru hingga era Reformasi.
Baca Juga: Checks and Balances Orde Baru dan Era Reformasi
Pada masa Orde Baru, checks and balances relatif lemah sehingga menyebabkan berbagai penyimpangan kekuasaan dan pelanggaran HAM. Sementara itu, era Reformasi membawa sejumlah perubahan positif dalam rangka penguatan checks and balances, seperti pemisahan kekuasaan yang lebih tegas dan partisipasi masyarakat yang lebih luas.
Untuk mengoptimalkan sistem checks and balances ini, perlu adanya upaya kontinu dari pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat dalam mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara.