Catatanfakta.com - Masa Orde Baru (1966-1998) merupakan periode di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang ditandai oleh kontrol politik yang kuat dan otoriter.
Selama periode ini, sistem checks and balances, yang menjadi landasan penting dalam sebuah pemerintahan demokratis, cenderung lemah.
Adapun praktik ini menyebabkan berbagai kasus penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan pelanggaran HAM.
Tiga cabang kekuasaan yang ada dalam sistem pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, seharusnya berada dalam posisi saling mengawasi guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menciptakan keseimbangan.
Baca Juga: Sistem Checks and Balances pada Masa Orde Baru dan Era Reformasi
Namun, pada masa Orde Baru, konektivitas antara pemerintah dan militer (dwifungsi ABRI) serta kontrol yang sangat kuat terhadap parlemen mengakibatkan legislatif menjadi lemah dalam mengawasi eksekutif dan militer. Sementara itu, sistem peradilan yang tidak independen menjadi mudah dimanipulasi oleh penguasa.
Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menghadirkan perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Reformasi ini ditandai oleh liberalisasi politik serta amandemen UUD 1945 yang mendorong penguatan checks and balances antar-cabang kekuasaan.
Beberapa perubahan penting yang terjadi dalam era Reformasi adalah:
1. Pemisahan kekuasaan: Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial menjadi penanda kemajuan dalam pemisahan kekuasaan yudikatif dari kekuasaan eksekutif, yang pada gilirannya membentuk sistem checks and balances yang lebih efektif.
Baca Juga: Teori Checks and Balances dalam Konteks Orde Baru dan Era Reformasi di Indonesia
2. Otonomi daerah: Desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah serta pengaturan pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan mengurangi konsentrasi kekuasaan di tingkat pusat.
3. Kebebasan pers: Era Reformasi juga ditandai dengan kebebasan pers yang lebih besar sehingga media menjadi watchdog yang efektif dalam mengungkap korupsi dan penyimpangan kekuasaan.