Dari parokialisme yang lebih umum pada masa lalu hingga dominasi budaya subyek saat Orde Baru, dan kemudian transisi ke budaya politik partisipan yang terus berkembang sejak reformasi demokrasi.
Selagi demokrasi Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan, beberapa tantangan penting harus diatasi. Pemerintah, partai politik, dan organisasi masyarakat perlu memastikan partisipasi politik inklusif dan menyeluruh untuk mewujudkan sistem demokrasi yang lebih sehat dan kuat.
Pendidikan politik dan sosialisasi nilai-nilai demokrasi diperlukan untuk memperkuat budaya politik partisipan dan menciptakan masyarakat yang lebih tolak ukur terhadap perbedaan pendapat dan keberagaman.
Baca Juga: Karakter Budaya Politik Indonesia Menurut Almond dan Powell
Menumbuhkan budaya politik partisipan yang sehat juga bergantung pada keterlibatan masyarakat sipil, partai politik, dan media massa.
Semua pihak harus bekerja sama untuk menyediakan platform yang memungkinkan masyarakat luas terlibat dalam diskusi politik dan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menciptakan sistem demokrasi yang lebih inklusif dan meresapi seluruh aspek kehidupan masyarakat.
Beberapa langkah yang bisa diambil untuk memperkuat budaya politik partisipan di Indonesia meliputi: reformasi pendidikan, peningkatan akses terhadap informasi politik yang berkualitas, pengembangan infrastruktur komunikasi, serta pemberantasan praktik politik seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Baca Juga: Membahas Kategori Budaya Politik Menurut Almond dan Powell di Indonesia
Sebagai kesimpulan, analisis budaya politik Indonesia melalui lensa teori Almond dan Powell membantu kita memahami sejarah politik dan perubahan demokrasi yang telah terjadi di negara ini.
Dari budaya parokial dan subyek menjadi budaya politik partisipan yang semakin mengakar, menggambarkan bagaimana masyarakat Indonesia telah berkembang secara politik.
Namun demikian, untuk memastikan budaya politik partisipan ini menghasilkan demokrasi yang sehat dan kuat, upaya yang lebih besar diperlukan oleh pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi serta memperluas partisipasi politik yang inklusif dan menyeluruh.