Kontroversi PSI Usul Fraksi Threshold: Bendum Partai NasDem Kritik Keras

Catatanfakta.com - Pengusulan PSI tentang opsi angka ambang batas (threshold) sebagai pengganti parliamentary threshold telah menciptakan gelombang kontroversi di ranah politik Indonesia. Usulan ini disambut dengan kritik tajam dari Ahmad Sahroni, Bendahara Umum Partai NasDem.

Menurut Sahroni, penggabungan semua partai yang tidak lolos ambang batas menjadi satu fraksi adalah sebuah ide yang tidak masuk akal.

"Ini negara jangan dibuat bercandaan dong, masa ada ide menggabungkan semua partai yang nggak lolos jadi 1 fraksi, itu namanya ngawur," ujar Sahroni kepada wartawan pada Jumat (1/3/2024).

Baca Juga: Song Kang Akan Memulai Wajib Militer Mulai 2 April 2024!

Dalam pandangan pribadinya, Sahroni menolak keras usulan PSI tersebut. Baginya, keberadaan ambang batas parlemen merupakan bentuk kepastian bahwa masyarakat menginginkan kehadiran partai-partai tertentu di parlemen.

Kritik Sahroni tidak hanya ditujukan kepada PSI, namun juga kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk mengubah ambang batas parlemen menjadi 4 persen sebelum Pemilu 2029. Ia mempertanyakan legitimasi MK dalam mengambil keputusan tersebut.

"Saya bingung nih kenapa jadi MK yang putusin? Ini kan harusnya dari DPR dahulu yang akan bahas," ungkap Sahroni dengan nada heran.

Baca Juga: Jang Na-ra Bercerita tentang Momen PDKT hingga Pamer Wajah Suami Pertama Kali

Sahroni juga mengutarakan ketidakpuasan terhadap dominasi keputusan dari MK, menegaskan bahwa lembaga lain sepertinya telah kehilangan fungsinya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, merupakan tokoh yang mengusulkan penggabungan partai dalam satu fraksi. Menurutnya, dengan adanya fraksi threshold, suara rakyat tidak akan terbuang, namun partai-partai yang tidak mencapai persentase tertentu dapat digabungkan dalam satu fraksi.

Kontroversi ini masih menjadi sorotan hangat di tengah masyarakat politik Indonesia, menimbulkan perdebatan yang kompleks tentang mekanisme ambang batas dalam sistem politik.