Pernyataan Puan Mengenai Kemungkinan Pengunduran Menteri PDIP Jika Gibran Dipilih Sebagai Cawapres Prabowo

Catatanfakta.com - Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, memberikan pandangan menarik mengenai isu penggantian atau pengunduran menteri dari partainya dalam kabinet Presiden Jokowi, terutama jika Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden Prabowo dalam Pilpres 2024.

Menurut Puan, kebenaran isu tersebut masih belum dapat dipastikan, dan dia menekankan bahwa penunjukan menteri adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.

Puan mengatakan, "Ya, itu hanyalah sebuah isu," setelah menghadiri acara silaturahmi bersama Gus dan Ning di Grand City, Surabaya, pada 21 Oktober 2023.

Baca Juga: Perspektif Sosiologi: Struktural Fungsional, Konflik, dan Simbolik Interaksionisme

Puan juga menegaskan bahwa jika Presiden Jokowi masih mempercayai menteri-menteri dari PDIP, maka mereka memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas mereka sampai selesai.

Dia menambahkan, "Jadi, jika presiden masih mempercayai mereka dan menugaskan para menteri yang ada, maka para menteri ini harus membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya di dalam kabinet."

Isu ini muncul setelah Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi diusung oleh Partai Golkar sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.

Baca Juga: Enam Unik Karakteristik Budaya Manusia Menurut Perspektif Koentjaraningrat

Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Dalam Rapimnas tersebut, Airlangga bertanya kepada para kader yang hadir apakah mereka setuju untuk mendukung Gibran sebagai bakal cawapres Prabowo.

Dalam sebuah konsensus hangat, para kader Golkar sepakat untuk mengusulkan dan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo dalam Pilpres 2024.

Isu ini akan terus menjadi topik pembicaraan yang hangat di kalangan politisi dan masyarakat, sementara kita menunggu perkembangan lebih lanjut dari para pemangku kebijakan di tingkat nasional.