Fakta Mengejutkan di Balik Isu Reshuffle Kabinet September 2025: Siapa yang Terancam Tersingkir?

Fakta Terbaru: Tidak Ada Reshuffle di 2025, Setidaknya untuk Sekarang

Sterilisasi spekulasi resmi: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Pernyataan ini disampaikan secara langsung dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Rabu, 6 Agustus 2025, dan dikonfirmasi oleh sejumlah menteri seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan), Teuku Riefky Harsya (Ekonomi Kreatif), dan Widiyanti Putri Wardhana (Pariwisata), yang menyebut bahwa Presiden "senang dan happy" dengan kinerja mereka 

Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa reshuffle hanya akan terjadi jika diumumkan oleh Presiden secara resmi.

Baca Juga: Penjualan Eceran Diprediksi Lesu September, Baru Melonjak di Akhir Tahun

Bahkan pengamat politik Ray Rangkuti memproyeksikan bahwa reshuffle tidak akan terjadi sepanjang 2025, dan mungkin baru akan dipertimbangkan pada 2026, dengan alasan untuk menjaga stabilitas dan mencegah keributan politik.

Sindiran Panas Presiden: “Orang Tak Berkeringat Pengen Masuk”

Di tengah percikan isu reshuffle, Presiden Prabowo menyampaikan sindiran halus namun sarat makna kepada pihak-pihak yang menurutnya “tidak berkeringat” namun terlihat “ngebet masuk kabinet”—pengamat atau pihak tertentu yang menyebarkan spekulasi demi keuntungan politik.

Sindiran ini mengindikasikan adanya pengamatan internal bahwa pihak-pihak tertentu selama ini aktif dalam menyebar isu reshuffle demi agenda pribadi atau politik.

Baca Juga: Rupiah Terjun Bebas Usai Demo Berdarah: Benarkah Politik Lebih Berpengaruh dari Ekonomi?

Momentum yang Bisa Menyulut Reshuffle: Antara Realita dan Spekulasi

Meskipun pernyataan resmi menyebut reshuffle tidak terjadi, sejumlah analis melihat potensi-sinyal tertentu. Beberapa "momentum" yang bisa mendorong reshuffle dalam 1–2 bulan ke depan antara lain:

• Peringatan satu tahun masa pemerintahan Presiden-Prabowo pada Oktober.

• Putusan MK tentang larangan rangkap jabatan untuk wakil menteri dan komisaris BUMN.

• Kongres PDI-Perjuangan di Agustus yang bisa mendorong realignmen politik atau keputusan sikap partai terhadap kabinet.

Namun, hingga saat ini, Presiden dan Istana tetap menegaskan kabinet masih solid dan tidak perlu perubahan.

Baca Juga: Drama Politik NasDem Main Aman Copot Sahroni dari Komisi III, Publik: Bukan Solusi, Cuma Geser Kursi!