Presiden Jokowi Soroti Konflik Pulau Rempang: Keterlibatan Presiden Bukan Solusi!

Catatanfakta.com  - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan pernyataan kontroversial dalam acara Infrastructure Forum di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta, pada Rabu (13/9/2023).

Dalam forum tersebut, Jokowi menggugah perhatian tentang kekisruhan yang tengah berkecamuk di Pulau Rempang terkait proyek Rempang Eco City.

Dengan nada heran, Presiden menekankan bahwa masalah semacam ini sebenarnya seharusnya dapat diselesaikan di tingkat lokal tanpa harus melibatkan dirinya sebagai presiden.

Baca Juga: Jokowi: Penyelesaian Kekisruhan di Pulau Rempang Tidak Perlu Menunggu Presiden, Solusi Ada di Tempat!

"Pemerintah daerah dan aparat setempat seharusnya dapat berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat, tanpa harus mengandalkan peran presiden dalam menyelesaikan konflik tersebut," ujarnya.

Presiden juga menyoroti pentingnya peran pejabat yang bertanggung jawab dalam menangani masalah dan melaksanakan proyek-proyek.

Jokowi menegaskan bahwa kendala yang tidak dapat segera diatasi harus segera dilaporkan kepada pejabat terkait, dan penyelesaian masalah harus tepat waktu.

Baca Juga: Optimis dalam Menanamkan Ideologi Pancasila Melalui Kampus Merdeka

"Bukan hanya berjanji-janji yang tak kunjung terealisasi. Semua harus aman dan selesai tepat waktu," tegas Jokowi.

Konflik di Pulau Rempang berkaitan dengan proyek Rempang Eco City senilai US$11,5 miliar yang akan menjadi lokasi pabrik milik produsen kaca asal China, Xinyi Glass Holdings Ltd. Konflik mencakup isu ganti rugi dan lokasi pemindahan warga setempat.

Jokowi berharap pihak terkait dapat mengundang masyarakat untuk berdialog secara konstruktif guna menghindari salah paham dan meningkatkan pemahaman bersama terkait isu-isu yang timbul.

Baca Juga: Ganjar Pranowo di Tayangan Azan Televisi: Politik Identitas atau Kebajikan?

"Saya telah menghubungi Kapolri malam tengah malam terkait masalah di Rempang. Ini adalah masalah salah komunikasi di tingkat bawah," tegas Jokowi.

Pernyataan kontroversial ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah secara efisien dan adil dalam proyek-proyek nasional yang memengaruhi masyarakat.