3. Pemerintahan yang Bersih dan Demokratis
UUD 1945 mengatur penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efisien, dan demokratis sebagai landasan dalam menjalankan roda pemerintahan.
Baca Juga: Membahas Konsep Filsafat Sosial: Memahami Teori, Nilai, dan Etika yang Terkait Dalam Masyarakat
Hal ini termasuk dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, serta penegakan hukum yang merata bagi seluruh elemen masyarakat.
Penerapan UUD 1945 dalam aspek ini merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang responsif serta akuntabel kepada rakyat.
4. Pembangunan Nasional
UUD 1945 memberikan arahan bagi pembangunan nasional Indonesia dalam upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.
Pembangunan nasional ini meliputi berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan kebudayaan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Proses Pembuatan UUD 1945: Mewujudkan Cita-Cita Bangsa
5. Otonomi Daerah
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, UUD 1945 mengatur terkait pemberian otonomi daerah bagi provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Otonomi daerah ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola kebijakan dan sumber daya yang ada demi mencapai kepentingan daerah beserta masyarakatnya.
Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi yang dianut Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.
6. Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
UUD 1945 juga mengatur mengenai perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia.
Baca Juga: Sosiologi Kesehatan: Meninjau Hubungan Antara Faktor Sosial dan Kesehatan Manusia
Negara bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan serta memastikan pemanfaatannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Hal ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengejar pembangunan yang progresif dan inklusif.
Penerapan UUD 1945 dalam tata kelola pemerintahan Indonesia menunjukkan pentingnya konstitusi sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan negara.