Catatanfakta.com- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) telah mengumumkan keputusan menarik untuk mengangkat 9 tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal ini dilakukan tanpa adanya proses tes, khususnya untuk wilayah Kabupaten Bogor dan Sukabumi.
Keputusan ini telah menimbulkan berbagai tanggapan dan perdebatan di kalangan masyarakat. Sementara sebagian besar orang mungkin menganggapnya sebagai langkah positif untuk memberikan peluang kepada tenaga honorer yang sudah lama berkontribusi dalam dunia pendidikan, ada pula yang mempertanyakan transparansi dan kriterianya.
Baca Juga: Menggali Hak atas Informasi Valid di Era Digital: Tanggung Jawab Siapa?
Menurut pernyataan resmi dari Kemendikbud, pemilihan 9 honorer untuk diangkat menjadi PPPK di wilayah Kabupaten Bogor dan Sukabumi didasarkan pada evaluasi kinerja dan pengalaman mereka selama menjadi tenaga honorer.
Diketahui bahwa banyak dari mereka telah mengabdikan waktu dan usaha mereka untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah-sekolah di wilayah tersebut.
Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa proses pemilihan tanpa tes mungkin dapat meninggalkan celah bagi subjektivitas dalam menilai kinerja dan pengalaman.
Mereka menekankan pentingnya proses yang transparan dan adil agar semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan posisi PPPK.
Baca Juga: Puluhan Mahasiswa Manokwari Selatan Demo Tuntut Beasiswa yang Tertunda
Sebagai alternatif, beberapa ahli pendidikan mengusulkan adanya skema evaluasi yang lebih komprehensif yang mencakup penilaian kinerja, kompetensi, dan pendidikan formal yang relevan.
Dengan demikian, keputusan mengangkat honorer menjadi PPPK akan didasarkan pada kriteria yang lebih jelas dan obyektif.
Dalam situasi ini, peran media massa juga menjadi krusial. Media diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat dan mendalam mengenai proses pengangkatan PPPK ini, sehingga masyarakat dapat memahami konteks dan pertimbangan di balik keputusan tersebut.
Baca Juga: Wajah Problematika Pendidikan di Indonesia: Antara Harapan dan Realitas yang Kompleks
Keterbukaan dan transparansi akan membantu mengurangi keraguan dan kontroversi yang mungkin muncul.