Menggali Hak atas Informasi Valid di Era Digital: Tanggung Jawab Siapa?

photo author
- Senin, 28 Agustus 2023 | 19:10 WIB
Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kominfo selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) menyelenggarakan Konvensi Nasional Pranata Humas dengan tema Peran Penting Pranata Humas Mengawal Orkestrasi Gelaran ASEAN Summit 2023, dihadiri Menkoinfo Budi Arie secara daring.. (Kominfo )
Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kominfo selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) menyelenggarakan Konvensi Nasional Pranata Humas dengan tema Peran Penting Pranata Humas Mengawal Orkestrasi Gelaran ASEAN Summit 2023, dihadiri Menkoinfo Budi Arie secara daring.. (Kominfo )

 

Catatanfakta.com - Kehadiran internet telah mengubah dunia dengan cara yang tak terhitung. Akses terhadap informasi lebih mudah dari sebelumnya, tetapi pertanyaan mendasar muncul di tengah kemudahan ini:

apakah kita memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang valid? Kemudian, langkah selanjutnya adalah bagaimana memastikan bahwa hak ini dipenuhi dengan baik di era di mana informasi dan hoaks saling berbaur.

Baca Juga: Hujan Buatan Berhasil Menurunkan Polusi Udara di Jabodetabek: Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) Menuai Hasil

**Hak atas Informasi Valid: Pilar Demokrasi Digital**

Hak atas informasi diakui sebagai salah satu pilar demokrasi modern. Akses terbuka terhadap informasi yang benar dan dapat dipercaya memungkinkan warga negara membuat keputusan yang informasional dan rasional,

baik dalam pemilihan umum maupun dalam berpartisipasi dalam isu-isu masyarakat. Namun, dalam lautan informasi digital yang begitu dalam, bagaimana kita memastikan bahwa informasi yang kita terima memang benar dan dapat diandalkan?

Baca Juga: Dampak Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme dalam Bidang Pendidikan di Indonesia

**Kompleksitas Tantangan**

Tantangan terbesar dalam memastikan informasi valid adalah melawan gelombang informasi palsu atau hoaks yang dapat dengan cepat menyebar melalui media sosial dan platform digital lainnya.

Desinformasi dapat memiliki dampak besar, dari mempengaruhi opini publik hingga menciptakan ketidakpastian di masyarakat.

Baca Juga: Profesi Guru: Pengabdian Tanpa Batas

Dalam menghadapi tantangan ini, tanggung jawab utama tentu saja ada pada individu-individu yang menciptakan dan menyebarkan informasi palsu.

Namun, apakah itu satu-satunya pihak yang bertanggung jawab?

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Wafa Lutfiah

Sumber: Catatanfakta.com

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Peluang Emas Indonesia MasihTerbuka di SEA Games 2025

Sabtu, 20 Desember 2025 | 21:54 WIB
X