Namun, perhatian tidak hanya tertuju pada pendekatan pembelajaran semata. "Merdeka Belajar: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan"
Baca Juga: Transformasi Pendidikan: Peluang Guru Penggerak Diutamakan Menjadi Kepala Sekolah
merupakan sebuah langkah progresif dalam mengatasi masalah serius yang dihadapi dunia pendidikan. Menurut data dari Menteri Pendidikan,
sekitar sepertiga peserta didik di Indonesia berpotensi mengalami kekerasan seksual, hukuman fisik, atau perundungan.
Pentingnya isu ini juga terlihat dalam data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),
Baca Juga: PEMKAB BANYUWANGI ANGKAT PPPK JADI ASN, BEGINI KATA IPUK !!!!
di mana terdapat lebih dari 2000 pengaduan kekerasan di tahun 2022, dengan sebagian besar melibatkan anak-anak usia 13-17 tahun.
Kekerasan dan diskriminasi di lingkungan pendidikan bukanlah masalah yang terbatas pada satu negara saja, tetapi juga menjadi perhatian global.
Dalam upaya mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah merancang regulasi yang efektif.
Peraturan Menteri No. 46 Tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam situasi tertentu, seperti korban kekerasan atau penyandang disabilitas.
Baca Juga: Puluhan Guru PPPK Banyuwangi Resmi Diangkat Menjadi Aparatur Sipil Negara
Regulasi ini memberikan definisi yang jelas mengenai berbagai bentuk kekerasan, termasuk fisik, psikis, perundungan, seksual, serta diskriminasi dan intoleransi.
Acara "Merdeka Belajar: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan" bukan hanya menghadirkan regulasi baru,
tetapi juga mendorong kerjasama antara berbagai pihak, termasuk orang tua, untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan manusiawi.
Baca Juga: Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Gelar Workshop dan Asesmen bagi Guru PPPK