Jakarta – Meski tingkat melek huruf Indonesia sudah menembus 96 persen, kenyataan di lapangan menunjukkan pendidikan nasional masih menghadapi tantangan serius.

Ketimpangan akses, rendahnya partisipasi pendidikan menengah dan tinggi, hingga alokasi anggaran yang minim menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.

Ketimpangan Kota dan Desa

Akses pendidikan di perkotaan relatif lebih mudah dibandingkan dengan pedesaan.

Sekolah di daerah pelosok masih kerap bergelut dengan keterbatasan infrastruktur, fasilitas, hingga ketersediaan guru berkualitas.

Kondisi ini membuat kualitas pendidikan anak-anak desa sering tertinggal jauh dari kota.

Baca Juga: Drama Politik NasDem Main Aman Copot Sahroni dari Komisi III, Publik: Bukan Solusi, Cuma Geser Kursi!

Partisipasi Pendidikan Masih Rendah

Data terbaru menunjukkan partisipasi pendidikan menengah dan tinggi di Indonesia masih rendah.

Akibatnya, generasi muda sulit bersaing di pasar kerja, terlebih di tengah gempuran era digital dan industri yang menuntut keterampilan tinggi.

Anggaran Pendidikan Masih Jauh dari Ideal

Pada tahun 2023, alokasi anggaran pendidikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sekitar 1,3 persen.

Angka ini tergolong rendah dibanding standar internasional yang idealnya berada di kisaran 4–6 persen dari PDB.

Baca Juga: Kiai Anwar Iskandar Imbau Masyarakat Tetap Tenang dan Tak Terprovokasi

Kurikulum dan Guru Jadi Sorotan

Selain anggaran, kualitas tenaga pengajar juga masih jadi masalah klasik. Banyak sekolah mengalami kekurangan guru berkualitas.

Sementara itu, kurikulum yang berlaku dinilai belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan global.

Risiko Bonus Demografi Jadi Beban

Pengamat pendidikan mengingatkan, bila kondisi ini tidak segera diperbaiki, bonus demografi yang seharusnya menjadi modal pembangunan justru bisa berbalik menjadi beban.

Baca Juga: Media Asing Soroti Indonesia: Protes Tunjangan DPR & Brutalitas Polisi Kian Memanas