Catatanfakta.com - Dalam perjalanan sejarah panjang Indonesia, perbandingan antara mekanisme checks and balances pada masa Orde Baru dan era Reformasi merupakan sorotan utama.
Kedua periode ini menjadi tonggak bersejarah dalam pembentukan tatanan politik dan pemerintahan di Indonesia.
Orde Baru: Pertarungan Tanpa Seimbang?
Baca Juga: Dampak negatif muncul ketika ilmu pengetahuan dan teknologi disalahgunakan di Indonesia.
Masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto dikenal dengan pemerintahan yang otoriter dan sentralistik.
Meski konstitusi menyebutkan prinsip checks and balances, kenyataannya kekuasaan tertinggi sangat terkonsentrasi di tangan presiden.
Dalam praktiknya, lembaga-lembaga pengawas seperti DPR dan MA cenderung menjadi alat kontrol pemerintah daripada sebagai penyeimbang kekuasaan.
Baca Juga: Prestasi Berkah: Eksplorasi Etos Akademik Mahasiswa Muslim Menuju Puncak Keberhasilan
Pada masa ini, kritik terhadap pemerintah cenderung dihadapi dengan represi dan pembatasan kebebasan berpendapat.
Mekanisme checks and balances tampaknya hanya menjadi formalitas semata.
Era Reformasi: Menuju Keseimbangan Kekuasaan
Baca Juga: Geger Kasus Hukum Jelang Pilpres: Apa yang Terjadi di Balik Kasus Tersangka Menteri, BPK, dan KPK
Ketika era Reformasi meletus pada tahun 1998, Indonesia menyaksikan perubahan dramatis dalam dinamika politik dan mekanisme pemerintahan.
Pergulatan untuk mendapatkan checks and balances yang efektif menjadi salah satu fokus utama.