Catatanfakta.com - Mekanisme checks and balances (trias politica) telah menjadi prinsip penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia sejak ditemukannya undang-undang dasar 1945.
Konsep ini merupakan dasar untuk menjaga keseimbangan antara tiga cabang kekuasaan dalam pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, bagaimana mekanisme ini berjalan di masa Orde Baru dan era Reformasi?
Pada masa Orde Baru, sistem checks and balances tidak berjalan dengan baik. Kekuasaan terpusat pada presiden dan eksekutif, sedangkan legislatif dan yudikatif sering diabaikan.
Baca Juga: Mekanisme Checks and Balances pada Masa Orde Baru dan Era Reformasi di Indonesia
Hal ini membuat kebijakan pemerintah seringkali tidak mempertimbangkan kepentingan rakyat, melainkan hanya menguntungkan elite politik dan bisnis yang berkuasa.
Namun, dengan lahirnya era Reformasi, sistem checks and balances mulai ditegakkan secara lebih efektif. Kekuasaan presiden dan eksekutif diatur lebih terbatas, sedangkan legislatif dan yudikatif diberikan kebebasan untuk beroperasi secara independen.
Sebagai hasilnya, kebijakan pemerintah lebih memperhitungkan kepentingan rakyat dan tindakan pemerintah semakin transparan.
Baca Juga: mekanisme checks and balances masa orde baru dengan era reformasi
Kini, sistem checks and balances di Indonesia terus dilakukan secara aktif dan berjalan dengan baik. Ada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengawasi pengelolaan keuangan negara.
Undang-undang otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, sementara Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dasar.
Dalam kesimpulannya, mekanisme checks and balances merupakan prinsip dasar yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Baca Juga: Praktek check and balance
Meskipun kurang efektif pada masa Orde Baru, sistem ini telah berkembang dengan baik pada era Reformasi dan terus tumbuh secara positif. Dalam era saat ini, checks and balances harus terus ditempatkan sebagai prinsip kunci dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pemerintahan.
Kita perlu memastikan bahwa tiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif beroperasi secara independen dan terkoordinasi dengan baik.