"Ada sekitar 10 ribu nama yang disebut sebagai beneficial ownership atau pengendali perusahaan, tetapi mereka merupakan penerima bansos di Kementerian Sosial," kata Koordinator Pelaksana Stranas PK, Pahala Nainggolan, pada Rabu (14/6/2022).
Menurut Pahala, masalah ini muncul karena kurangnya koordinasi antar lembaga. Bahkan tidak jarang pengusaha menggunakan nama orang lain untuk menyembunyikan aset mereka.
Artikel Terkait
TOK !!! AKHIRNYA MK PUTUSKAN PEMILU TERBUKA
BERITA TERBARU KEJAKSAN AGUNG TETAPKAN YUSRISKI TERSANGKA TEMANI PLANTE PADA KASUS KORUPSI BTS
JOKOWI ANGKAT BICARA TERKAIT MENTERINYA DI PANGGIL KPK
DALAM HARI BHAYANGKARA KE 77 PEMDA KABUPATEN BOGOR PERKUAT SINERGI DENGAN DOA BERSAMA LINTAS AGAMA
Begini Respond MAhfud MD Terkait Gugatan Perkomhan