Ia menekankan bahwa pesantren bukan hanya tempat mengaji, tetapi juga mencetak pemimpin, ulama, dan intelektual yang berkontribusi besar bagi bangsa.
"Jika pemerintah hanya melihat angka RLS tanpa memahami substansi pendidikan di pesantren, maka itu adalah kesalahan besar!" tambahnya.
Pernyataan PJ Bupati ini menuai reaksi keras dari masyarakat dan tokoh agama. Bahkan, sejumlah warga Bogor Selatan berencana menggelar aksi unjuk rasa menuntut pencopotan PJ Bupati.
Baca Juga: Pj Bupati Bogor Dampingi Mensos Bahas Solusi Permasalahan Sosial di Kabupaten Bogor
Namun, Mulyadi mengimbau agar masyarakat tetap mengedepankan dialog.
"Saya memahami keresahan masyarakat, tetapi alangkah baiknya jika kita bisa duduk bersama kembali dan meminta penjelasan secara detail dari PJ Bupati. Ini bisa menjadi bahan kajian dan evaluasi bagi kita semua," ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat, khususnya anggota Serikat Islam, tidak mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan yang irasional.
Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah harus lebih bijak dalam mengeluarkan pernyataan agar tidak menciptakan stigma negatif terhadap pesantren.
Baca Juga: Pj. Bupati Bogor Tinjau Ketersediaan Pupuk di Dramaga, Pastikan Stok Aman dan Harga Stabil
"Masalah pendidikan itu luas, jangan hanya menyalahkan pesantren! Akses pendidikan, kualitas pengajaran, dan dukungan pemerintah juga perlu dievaluasi. Bukan hanya pesantren yang disalahkan," tegasnya.
Ia berharap pemerintah membuka ruang komunikasi dengan pesantren dan pihak terkait untuk mencari solusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
"Pemerintah harus membuka ruang komunikasi dengan pesantren, bukan malah menuding tanpa dasar. Jika ingin meningkatkan kualitas pendidikan, mari kita bahas solusi nyata, bukan sekadar menyalahkan!" tutupnya.
Artikel Terkait
Pengecer Gas LPG 3 Kg Kembali Beroperasi! Presiden Prabowo Instruksikan Kembali dengan Aturan Baru
Pengecer LPG 3 Kg Kembali! Perintah Langsung dari Prabowo