Pj Bupati Bogor Dampingi Mensos Bahas Solusi Permasalahan Sosial di Kabupaten Bogor

catatanfakta.com – Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Bachril Bakri, turut mendampingi Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Yusuf), dalam dialog strategis bersama pilar-pilar sosial Kabupaten Bogor.

Dialog yang berlangsung di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, pada Sabtu (8/2), membahas solusi konkret terhadap berbagai permasalahan sosial yang dihadapi wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini.

Dalam pertemuan tersebut, hadir berbagai elemen pilar sosial, termasuk SDM Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pelopor Perdamaian, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan pendamping Rehabilitasi Sosial (Rehsos).

Baca Juga: Bachril Bakri: Baznas adalah Mitra Strategis Atasi Masalah Sosial Kabupaten Bogor

Turut hadir pula Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, jajaran Kementerian Sosial RI, serta anggota DPD RI, Alfiansyah Bustami atau yang dikenal sebagai Komeng.

Pj Bupati Bogor, Bachril Bakri, menegaskan bahwa besarnya jumlah penduduk Kabupaten Bogor menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan masalah sosial.

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2024, terdapat sekitar 2,7 juta warga yang termasuk dalam kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

Baca Juga: Pj. Bupati Bogor: Kesetiakawanan Sosial Kunci Pembangunan Berkeadilan

“Pemkab Bogor terus berupaya menurunkan angka PPKS dengan berbagai program bantuan langsung. Pada 2023, kami telah menyalurkan bantuan bagi 20 jenis PPKS, dan pada 2024 akan difokuskan pada 13 jenis PPKS,” jelas Bachril.

Ia juga menyoroti beberapa kendala dalam penanganan PPKS, termasuk data yang belum terintegrasi secara optimal serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.

Oleh karena itu, optimalisasi sistem layanan berbasis teknologi, seperti Graha Pancakarsa yang berfungsi sebagai Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), menjadi langkah strategis yang terus dikembangkan.

Baca Juga: Resmikan Masjid, Pj. Bupati Bogor Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesalehan Sosial

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pilar sosial untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan.

Ia menargetkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen pada 2026, atau lebih cepat pada 2025 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.