Pendidikan Jadi Prioritas Utama RAPBN 2026

Pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmennya dalam pemerataan akses pendidikan tinggi. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang dipaparkan bersama Nota Keuangan, pendidikan ditetapkan sebagai salah satu dari delapan prioritas utama.

Dari total alokasi pendidikan sebesar Rp757,8 triliun, sebanyak Rp401,5 triliun diperuntukkan langsung bagi siswa dan mahasiswa.

Termasuk di dalamnya adalah penerima KIP Kuliah dan Bidikmisi, beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), serta Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

Baca Juga: Wajib Tahu! Panduan Lengkap Beasiswa KIP Kuliah 2026: Syarat, Cara Daftar, hingga Manfaatnya

Target KIP Kuliah 2026: 1,2 Juta Mahasiswa

Pemerintah menargetkan 1,2 juta mahasiswa akan menerima manfaat KIP Kuliah pada tahun 2026. Angka ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2025 yang menyasar lebih dari 1 juta penerima.

Rincian anggaran yang dialokasikan khusus untuk KIP Kuliah 2026 mencapai Rp17,2 triliun. Jumlah ini naik dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka Rp14,698 triliun.

“Pemerintah juga menyelenggarakan program KIP Kuliah sebagai bentuk komitmen dalam memberikan akses pendidikan tinggi yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat,” tertulis dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, Bab 3 Prioritas Pembangunan Tahun 2026 dan Kewilayahan.

Baca Juga: Resmi Dibuka! Pendaftaran KIP Kuliah 2026, Ini Syarat, Prosedur, dan Waspada Modus Penipuan

Dukungan untuk Perguruan Tinggi

Selain KIP Kuliah, pemerintah juga mengalokasikan BOPTN sebesar Rp9,4 triliun untuk mendukung 201 perguruan tinggi negeri (PTN) dan lembaga pendidikan tinggi lainnya.

Dana ini diharapkan menjaga keberlangsungan layanan pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas mutu pembelajaran.

Di sisi lain, pemerintah juga memastikan ribuan mahasiswa tetap mendapat beasiswa LPDP untuk studi lanjut, baik di dalam maupun luar negeri.

Baca Juga: Wajib Tahu! Desil DTSEN Jadi Penentu Utama Penerima KIP Kuliah 2026, Ini Cara Cek dan Mengubahnya

Menkeu Baru, Komitmen Lama

Pergantian kursi Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa dipastikan tidak mengubah arah kebijakan RAPBN 2026.

“[Prosesnya] sama lah saya pikir,” ujar Purbaya saat ditemui pada Senin, 8 September 2025, bertepatan dengan hari pelantikannya, dikutip dari ANTARA.

Artinya, KIP Kuliah tetap menjadi program prioritas, dengan jumlah penerima dan anggaran yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya.