“Ketika wakil rakyat memimpin lembaga yang seharusnya diawasi, maka pengawasan publik menjadi tidak independen dan kehilangan arah,” tegas Ihsan.
Desakan Pemeriksaan dari Badan Kehormatan DPRD
Atas dugaan pelanggaran tersebut, BEM UMBARA mendesak agar Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bogor segera turun tangan.
Menurut mereka, langkah pemeriksaan internal perlu dilakukan demi menjaga marwah lembaga legislatif dan mengembalikan kepercayaan publik.
“Heri Gunawan harus menentukan pilihan: tetap menjadi anggota DPRD atau memimpin Karang Taruna. Tidak bisa dua-duanya. Publik butuh pengawasan yang bersih, bukan yang bercampur kepentingan pribadi,” pungkasnya.
Suara Publik Menunggu Respons DPRD
Publik kini menunggu langkah tegas dari Badan Kehormatan DPRD serta Partai Gerindra dalam menanggapi isu yang mencoreng citra wakil rakyat di Kabupaten Bogor.