Catatanfakta.com - Video yang menunjukkan dua oknum anggota DPRD Maluku Tengah (Malteng) merusak fasilitas kantor DPRD Malteng sebagai bentuk protes mereka atas lambatnya pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) telah viral dan memicu rasa keprihatinan di kalangan masyarakat.
Tindakan anarkis tersebut mencoreng citra parlemen sebagai badan legislatif yang seharusnya menghormati aturan dan menjadi contoh bagi masyarakat.
Baca Juga: Oknum Anggota DPRD Malteng Merusak Kantor sebagai Bentuk Protes THR
Dalam video tersebut, terlihat bahwa kedua oknum anggota dewan tersebut melempari pintu kaca depan kantor DPRD Malteng dengan benda-benda tak lazim seperti batu, kayu, dan kursi hingga kaca pecah dan berhamburan di lantai.
Tindakan tersebut tentu saja sangat tidak etis, tidak hanya merusak fasilitas kantor, tetapi juga menunjukkan ketidaksabaran para oknum anggota dewan dalam menyelesaikan masalah internal DPRD.
Baca Juga: Anarkisme Oknum Anggota DPRD Malteng dalam Meminta Tunjangan Hari Raya
Kita perlu mengutamakan penyelesaian masalah dengan cara yang lebih responsif dan profesional daripada memilih tindakan anarkis yang merusak citra DPRD.
Sikap tegas pihak kepemimpinan dalam menyelesaikan permasalahan pengajuan THR harus dilakukan dengan adil dan transparan, tanpa pilih kasih terhadap satu pihak atau fraksi tertentu.
Semua wakil rakyat harus memahami bahwa mereka telah dipilih oleh masyarakat untuk mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat.
Oleh karena itu, etos kepemimpinan dan rasa tanggung jawab mereka dalam menyelesaikan masalah harus selalu dipertahankan.
Baca Juga: Identitas Dua Korban Tewas Dalam Kecelakaan Mobil Terbakar di Ponorogo Terungkap
Kita harus menghargai kinerja DPRD sebagai lembaga yang berperan dalam pengawasan dan legislasi, namun juga meminta mereka untuk tetap menghormati aturan dan tata krama ketika memperjuangkan aspirasi.
Saat ini kasus ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian dan diharapkan nantinya akan ada sanksi yang tepat dijatuhkan kepada pelaku.
Namun, perlu juga ada langkah untuk memperbaiki hubungan antara DPRD dan masyarakat yang terganggu oleh tindakan anarkis tersebut.