Catatanfakta.com - Belakangan ini beredar kabar bahwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto berharap Prabowo Subianto, yang telah terpilih menjadi Presiden dalam Pilpres 2024, bisa membantu menyelamatkan PPP agar dapat lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2024.
Pernyataan tersebut diucapkan oleh Hasto mengikuti kabar terkait rencana Prabowo yang akan menemui elit PPP.
Hasto berharap bahwa Prabowo akan membantu PPP dengan dasar kesadaran sejarah, seperti yang dilakukan oleh PDIP pada Pemilu kali ini.
Baca Juga: Timnas Indonesia Melonjak di Ranking FIFA Setelah Kemenangan Gemilang Atas Vietnam
Menurutnya, PDIP telah berusaha keras untuk membantu PPP, dan ia sangat khawatir dengan nasib PPP saat ini.
Meski PPP yang secara resmi mendapat suara sebesar 3,87 persen tidak lolos ke DPR, dan butuh sedikit lagi atau 0,13 persen untuk mencapai ambang batas, mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan, Sandiaga Uno, mengklaim bahwa 200 ribu suara partainya hilang selama rekapitulasi hasil Pemilu 2024.
Oleh karena itu, PPP mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Sandi pun mengaku yakin suara yang hilang itu akan kembali ke PPP.
Baca Juga: RUU Desa Disahkan Menjadi Undang-Undang oleh DPR RI: Masa Jabatan Kepala Desa Diperpanjang
Hasto yakin bahwa perolehan suara PPP yang tak memenuhi ambang batas parlemen oleh pengaruh operasi kekuasaan.
Tak hanya PPP, dua partai pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 juga merasakan dampak dari operasi serupa yang menyebabkan perolehan suara mereka jauh di bawah ekspektasi.
Banyak pihak yang meragukan apakah usaha menyelamatkan PPP ini hanyalah kegiatan politik biasa ataukah kesadaran sejarah.
Baca Juga: Peringatan Darurat: Erupsi Marapi Tutup Kembali Bandara Minangkabau!
Tentu saja Prabowo Subianto dan elit PPP sendiri yang menentukan arah kegiatan ini.
Namun, dari sudut pandang sejarah politik Indonesia, kehadiran PPP selalu diperlukan sebagai harmonisasi antara partai Islam dan non-Islam untuk mencapai kesepakatan di dalam sistem politik Indonesia yang plural dan multikultural.