Memahami Sistem Hukum Indonesia: Sebuah Tinjauan Singkat

Catatanfakta.com - Sistem hukum Indonesia termasuk dalam kelompok sistem hukum campuran atau mixed legal system yang menampilkan perpaduan dari sistem hukum sipil, hukum adat, dan pengaruh hukum agama Islam. Dalam konteks ini, sistem hukum Indonesia terdiri dari berbagai aspek, diantaranya:

Sumber Hukum Sumber hukum di Indonesia terutama mencakup peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) sebagai landasan konstitusi, undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disahkan oleh Presiden, serta peraturan pemerintah, perpres, dan peraturan-peraturan daerah. Selain itu, dalam beberapa aspek, hukum adat dan hukum agama Islam juga dianggap sebagai sumber hukum yang berlaku, tergantung pada konteks dan subjek yang bersangkutan.

Sistem Peradilan Sistem peradilan di Indonesia terbagi dalam beberapa bidang yang mencakup peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan khusus (misalnya peradilan tindak pidana korupsi). Masing-masing peradilan memiliki yurisdiksi dan kewenangan tersendiri untuk mengadili perkara yang termasuk dalam lingkupnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: Peran Penting UUD 1945 dalam Sistem Hukum Indonesia

Lembaga Legislatif Dalam sistem hukum Indonesia, badan legislatif di tingkat nasional adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang bersama-sama dengan Presiden, melakukan pengawasan terhadap pemerintahan, dan memberikan pertimbangan terhadap pengangkatan pejabat publik tertentu. Di tiap tingkat pemerintahan daerah, terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memiliki tugas serupa di bidang legislative regional.

Lembaga Eksekutif Presiden Republik Indonesia berperan sebagai kepala pemerintahan serta kepala negara. Presiden memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perpres, yang merupakan salah satu instrumen hukum dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, pada tingkat pemerintahan daerah, gubernur, bupati, atau walikota juga dapat mengeluarkan peraturan daerah yang menjadi dasar hukum di wilayah mereka.

Lembaga Yudikatif Lembaga yudikatif di Indonesia, terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berfungsi sebagai lembaga pengawas dan penjamin kualitas keadilan peradilan di Indonesia, serta memiliki kewenangan untuk memberikan peninjauan kembali dalam setiap putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sementara Mahkamah Konstitusi memiliki tugas mengadili perkara yang berkaitan dengan konstitusi, seperti pengujian undang-undang terhadap UUD 45, perselisihan hasil pemilihan umum, dan pembubaran partai politik.

Baca Juga: Peran Penting UUD 1945 dalam Sistem Hukum Indonesia

Peran Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia Indonesia mengakui hak asasi manusia sebagai bagian integral dari sistem hukumnya. UUD 45 mengakui hak-hak dasar warga negara dan kewajiban negara untuk melindungi serta memenuhi hak-hak ini. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah perjanjian internasional dalam bidang hak asasi manusia, yang menjadi bagian dari hukum nasional dan dihormati oleh lembaga yudikatif dan legislatif.

Dalam rangka melindungi hak asasi manusia dan penegakan hukum, Indonesia juga memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang berfungsi sebagai lembaga independen yang memiliki otoritas untuk menyelidiki dan memantau pelanggaran hak asasi manusia di negara ini.

Reformasi Hukum di Indonesia Sejak era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, sistem hukum Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan dan perkembangan yang signifikan. Salah satu perubahan penting adalah proses desentralisasi dan otonomi daerah, yang memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengatur urusan pemerintahan dan hukum di wilayahnya. Reformasi hukum juga mencakup upaya peningkatan transparansi, demokrasi, penegakan hak asasi manusia, dan penghapusan korupsi.

Baca Juga: Inovasi dalam Sistem Hukum Indonesia: Menuju Keadilan Abad ke-21