Mahasiswa dari keluarga menengah ke bawah masih bisa masuk kategori rendah, sementara kelompok atas menanggung beban biaya lebih besar.
Baca Juga: Gebyar Pelayanan Terpadu dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI Ke-80
Tantangan: Persepsi Publik vs Kebijakan PTN
Meski penjelasan formal sudah diberikan, gelombang kritik di lapangan belum mereda. Bagi mahasiswa, fakta bahwa ada kategori UKT mencapai puluhan juta rupiah per semester sudah cukup untuk dianggap tidak pro-rakyat.
Sementara bagi pihak kampus, kenaikan BKT akibat inflasi, kebutuhan fasilitas, hingga biaya riset dianggap tak terhindarkan.
Dalam kondisi inilah, komunikasi publik yang terbuka dan proaktif menjadi krusial.
Harapan untuk Pendidikan Lebih Adil
Kisruh UKT menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan finansial kampus dan hak mahasiswa mendapatkan pendidikan terjangkau.
MRPTNI menekankan, masyarakat perlu aktif mencari informasi langsung ke PTN masing-masing agar tidak terjebak disinformasi.
Pada akhirnya, persoalan UKT bukan sekadar angka, melainkan refleksi tentang akses pendidikan tinggi yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
Jika komunikasi terbuka, transparansi data, dan kebijakan afirmatif diperkuat, maka cita-cita pendidikan untuk semua akan lebih mudah diwujudkan.