Sri Mulyani Dicopot dari Kabinet, Publik Bertanya-Tanya

Catatanfakta.com -, Keputusan Presiden untuk mencopot Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan dalam reshuffle Kabinet Merah Putih menimbulkan kejutan besar.

Sri Mulyani yang selama ini dikenal sebagai teknokrat dengan reputasi internasional justru tersingkir dari jajaran menteri, menimbulkan spekulasi berbagai faktor di balik keputusan tersebut.

Baca Juga: Budi Arie Lengser dari Kabinet, Projo Tegaskan Tetap Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Faktor Politik: Dinamika Kekuasaan di Balik Reshuffle

Sumber politik menyebut, pencopotan Sri Mulyani erat kaitannya dengan konsolidasi kekuatan partai pendukung pemerintah.

Beberapa elite politik menilai kebijakan fiskal yang ketat kerap berseberangan dengan agenda politik dan program populis pemerintah.

Posisi Menkeu dinilai terlalu “keras” dan kurang fleksibel dalam menyesuaikan arah politik ekonomi yang diinginkan penguasa.

Baca Juga: Anggota DPRD Bogor M. Hasani Klarifikasi Polemik Jual Beli Tanah Dramaga Pratama, Singgung SHGB Developer

Faktor Ekonomi: Kebijakan Fiskal dan Defisit Anggaran

Dari sisi ekonomi, sejumlah pengamat menyoroti defisit anggaran yang melebar serta kebijakan pajak yang dinilai tidak pro terhadap sektor riil.

Selain itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang stagnan memperkuat tekanan agar dilakukan pergantian wajah baru di Kementerian Keuangan.

Meski begitu, Sri Mulyani tetap dipuji atas konsistensinya menjaga fundamental ekonomi Indonesia.

Baca Juga: Laman SSCASN Berubah, CPNS 2025 Tertunda? Menpan RB Buka Suara

Dampak ke Pasar: IHSG dan Sentimen Investor

Pencopotan Sri Mulyani langsung berdampak pada IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan). Pada perdagangan sehari setelah pengumuman reshuffle, IHSG sempat mengalami tekanan karena investor merespons ketidakpastian arah kebijakan fiskal.

Banyak analis menilai pasar menunggu kepastian siapa pengganti Sri Mulyani dan bagaimana arah kebijakan ekonomi ke depan.

Tekanan Publik dan Narasi di Media Sosial

Selain faktor politik dan ekonomi, tekanan publik di media sosial juga menjadi sorotan. Kritik terhadap kebijakan subsidi, perpajakan, hingga utang negara kerap menyerang Sri Mulyani.

Tagar-tagar kritis di Twitter dan perbincangan publik di ruang digital semakin memperbesar tekanan, meski sebagian masyarakat juga masih memberi dukungan kepadanya.