Jakarta,Catatanfakta.com - 24 Januari 2024-, Pernyataan kontroversial dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai keterlibatan pejabat negara dalam kampanye menjadi sorotan publik.
Dalam konferensi pers yang digelar di Pangkalan TNI AU Halim pada Rabu (24/1), Jokowi mengklaim bahwa presiden dan menteri dapat terlibat dalam kampanye serta menyatakan dukungan, dengan syarat tidak memanfaatkan fasilitas negara.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman, langsung memberikan respons positif terhadap pernyataan tersebut.
Dia menarik perbandingan dengan dukungan eksplisit yang diberikan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, kepada Hillary Clinton dalam pemilihan presiden AS tahun 2016.
"Seiring Hillary Clinton dan Donald Trump saling berhadapan pada tahun 2016, peran aktif Barack Obama dalam mendukung kampanye Clinton membuka babak baru dalam dinamika politik Amerika Serikat, menciptakan sorotan yang tak terduga, seperti yang diungkapkan oleh Habiburokhman dalam konferensi pers di Media Center Prabowo-Gibran."
Selain itu, dia juga merujuk pada beberapa presiden Indonesia sebelumnya yang terlibat dalam kampanye saat masih menjabat, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri.
Meskipun mendukung pernyataan Jokowi, Habiburokhman menekankan pentingnya agar presiden dan menteri tidak menyalahgunakan wewenang mereka demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa dalam kampanye, pejabat publik, termasuk presiden dan menteri, harus menjaga netralitas dan tidak memanfaatkan fasilitas negara.
Meski demikian, hak politik dan demokrasi setiap individu tetap diakui.
Baca Juga: POCO F5 dan POCO X5 Pro 5G Resmi Meluncur di Indonesia, Ungkapkan Harga dan Spesifikasinya
Pernyataan kontroversial Jokowi ini menuai beragam respons, termasuk kritik dari Jubir Timnas AMIN.
Isu seputar keterlibatan pejabat negara dalam kampanye kini menjadi pusat perhatian publik, menciptakan dinamika tersendiri menjelang pemilihan presiden berikutnya.